Sisi lainnya kalau melihat dari paradigma pemikiran politis bahwa Kabupaten Kuningan sedang mengalami ancaman degradasi di bawah garis kemiskinan.
Tentu dalam hal ini urgensi masalah yang sedang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian serius adalah bagaimana mengatasi segera masalah tersebut.
Karena Kabupaten Kuningan sudah terbukti masyarakatnya masuk 5 daerah di Provinsi Jawa Barat yang penduduknya miskin ekstrem.
Menurut Uha, kalau melihat dan mengamati kebijakan APBD Kuningan atau politik anggaran, tidak terdapat upaya untuk bagaimana menginspirasi masyarakat dalam meningkatkan atau mengembangkan gerakan perekonomian yang berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan mereka.
BACA JUGA:Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina, Ibu PS Tak Hadir Saat Pemeriksaan Psikologis di Polda Jabar
"Sehingga mendorong masyarakat Kuningan secara riil tergerak untuk melakukan usaha secara nyata dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga terlepas dari jerat kemiskinan," tegas Uha.
Kaitannya dengan kondisi masyarakat Kuningan saat ini, sambungnya, sudah jelas realitas dan faktanya.
Bahwa lautan di Kabupaten Kuningan sedang berkecamuk hebat dengan gelombang kemiskinan dan persoalan ini menanti jawaban kebijakan yang efektif dari tangan-tangan para penguasa daerah.
"Kuningan tidak seindah pemandangan Gunung Ciremai kalau di balik itu masih terdapat keresahan dan kecemasan dari 13% masyarakat Kuningan yang saat ini sedang menderita kemiskinan dan sulit untuk bertahan hidup," tuturnya.
BACA JUGA:Polresta dan Dinkes Kabupaten Cirebon Kolaborasi Beri Penyuluhan ke Siswa SMAN 1 Gegesik
Kuningan tidak seindah gemerlapnya lampu kompleks pertokoan Siliwangi di waktu malam kalau di balik itu semua masih terdengar jeritan dan tangisan para pelaku usaha serta pedagang kaki lima yang kehilangan pendapatan dan masa depannya.
Masyarakat Kuningan harus mengetahui bahwa merekalah pemilik dari APBD dan tuan yang sesungguhnya.
Mereka berhak meminta hak sepenuhnya untuk dijamin bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur dan dari hidup sampai mati harus diurus oleh pemerintah.
Untuk itu, perlunya mempunyai pemimpin yang selalu hadir untuk menyelesaikan permasalahan, bisa bekerja demi kepentingan rakyat dengan ikhlas serta sepenuhnya berjiwa melayani.
BACA JUGA:Inilah Reaksi Polda Jabar Atas Gugatan Praperadilan Status Tersangka PS di Kasus Pembunuhan Vina
Bukan pemimpin yang bisanya hanya pencitraan saja, memperkaya diri serta terbiasa melanggar tatanan norma, etika dan moralitas.