RADAR CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai stabilitas sektor jasa keuangan Ciayumajakuning pada Triwulan II Tahun 2024 dalam kondisi stabil.
Kondisi ini terjaga dengan pertumbuhan yang positif. Kinerja Sektor Perbankan juga mengalami pertumbuhan positif.
Namun demikian, penyaluran kredit di Ciayumajakuning masih didominasi oleh kebutuhan konsumtif.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib menuturkan kredit BPR tumbuh 1,10 persen menjadi Rp2,10 triliun selaras dengan penurunan Non Performing Loan (NPL) sebesar 5,02 persen dari 24,8 persen menjadi 19,78 persen.
BACA JUGA:Realme Terbaru Pamer Tombol Kamera Mirip iPhone 16, Posisinya Sama Persis
BACA JUGA:Persija Kena Sanksi Akibat Ulah Suporter, Carlos Pena Kesal: Seharusnya Mengikuti Aturan
Porsi penyaluran Kredit BPR di Ciayumajakuning terhadap penyaluran kredit BPR di Jawa Barat per Juni 2024 sebesar 12,02 persen.
Sementara, DPK yang dihimpun BPR di Ciayumajakuning sebesar 13,16 persen dibandingkan DPK yang dihimpun BPR di Jawa Barat.
"Meski kredit tumbuh, namun sangat disayangkan kredit masih didominasi untuk kebutuhan konsumtif," jelasnya.
Pihaknya pun terus berupaya mendorong kredit untuk kebutuhan produktif melalui berbagai edukasi kepada masyarakat.
BACA JUGA:Klasemen Liga 1 Setelah Persib Menang Lawan PSIS, Persib Geser Persija, PSM Turun dari Puncak
Hal tersebut salah satunya disampaikan dalam program edukasi dan kemitraan yang secara rutin dilakukan OJK Cirebon.
Kantor OJK Cirebon telah melakukan 71 kegiatan edukasi keuangan sepanjang bulan Januari sampai Agustus 2024.
Edukasi keuangan digeber baik secara luring maupun daring dengan total jumlah peserta edukasi sebanyak 23.409 orang dari berbagai segmen antara lain pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, masyarakat umum, ASN, serta segmen khusus yaitu Penyandang Disabilitas.
Sebagai wujud inisiasi pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan inklusi keuangan di daerah, Kantor OJK Cirebon juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Industri Jasa Keuangan, Akademisi, dan stakeholder lainnya dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).