BACA JUGA:GEGER! Video Mesum Ibu dan Anak di Kuningan
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Kota Cirebon Digoyang Gempa 2,5 Magnitudo
"Saya sangat prihatin melihat polemik di Keraton Kasepuhan Cirebon yang belum juga berakhir. Saya berharap kepada pemerintah baik daerah Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun Pusat untuk segera turun tangan langsung hadir untuk menyelesaikan polemik ini agar tidak berlarut-larut," ungkapnya.
Sementara itu menanggapi polemik di Keraton Kasepuhan, Penjabat (Pj) Walikota Cirebon Agus Mulyadi ditemui radacireboncom, Kamis (3/10/2024) mengaku prihatin.
"Kami dari Pemkot Cirebon juga Pemprov Jabar dan Pusat merasa prihatin terjadinya kericuhan kemarin (2/10/2024) di Alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan terkait polemik di Keraton Kasepuhan,"ucapnya.
Menurut Agus, yang dapat menyelesaikan polemik di Keraton Kasepuhan adalah pihak keluarga internal keraton.
"Sebetulnya yang bisa menyelesaikan polemik ini adalah internal dari keluarga keraton. Dari kami (Pemkot Cirebon) kan sudah pernah juga memediasi mengumpulkan antar pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan, namun sayangnya polemik ini masih saja berlanjut," ujarnya.
Pejabat yang akrab disapa Gus Mul ini menyebutkan, Pemkot Cirebon bersama Pemrov Jabar siap kembali memfasilitasi pertemuan para pihak yang berkonflik.
'Kalau kita punya frekuensi yang sama, punya pemikiran untuk menyelesaikan masalah, ayo duduk bareng, kita siap fasilitasi dengan forkompimda. Kalau perlu dengan pak PJ Gubernur juga kita siap. Kita harapkan mereka sudah punya penyaman persepsi, baru kita undang,"sebutnya.
Ditanya apakah pemerintah akan mengambil alih Keraton Kasepuhan selama terjadinya konflik, Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi menerangkan, Pemkot Cirebon bisa saya mengambil alih Keraton Kasepuhan dalam konteks perlindungan cagar budayanya.
"Regulasi terkait dengan pengambil alihan keraton Kasepuhan, pemerintah daerah kan juga harus kuatlah. Tapi dengan dasar sebagai perlindungan terhadap cagar budaya, itu sebetulnya menjadi bagian dari kekuatan kita sebetulnya, tujuan kita untuk melindungi kekayaan budaya. Tapi saya lihat sampai dengan saat ini, nggak ada regulasi yang bisa mendorong kita untuk melakukan pengambil alihan terhadap aset-aset yang bukan pemerintah daerah (keraton Kasepuhan)," terangnya.
Agus menambahkan, adanya polemik di Keraton Kasepuhan berdampak pada dunia kepariwisataan
"Ya, pasti berdampak. Dengan adanya polemik ini orang segan untuk berkunjung ke keraton. Orang mau menyelenggarakan sebuah kegiatan event juga agak bingung juga. Tapi mudah-mudahan sih bisa segera selesai," pungkasnya.