CIREBON, RADARCIREBON.COM - Realisasi anggaran 2024 masih jauh dari target. Padahal, saat ini sudah memasuki triwulan keempat, yaitu triwulan terakhir dalam tahun anggaran 2024.
Belum optimalnya realisasi anggaran tersebut tercermin dari sisi penyerapan belanja daerah dan penerimaan pendapatan daerah.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa dari sisi pendapatan daerah sektor pajak, saat ini baru tercapai sebesar Rp178,279 miliar, atau sekitar 63,32 persen dari total target pajak daerah 2024 yang direncanakan sebesar Rp281,533 miliar.
Untuk retribusi, baru terealisasi 49,41 persen, atau sekitar Rp16,55 miliar.
Bahkan, dari sisi belanja daerah, tercatat bahwa sejumlah perangkat daerah masih memiliki serapan belanja yang sangat minim dibandingkan dengan yang direncanakan.
BACA JUGA:Sebut Eksperimen Aneh, Begini Gaya Coach Justin Kritik Shin Tae-yong, Keras!
Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang berada di bawah 50 persen.
Di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang serapan belanjanya masih di angka 27 persen, Disnaker 16,79 persen, Disdukcapil 33 persen, serta beberapa perangkat daerah lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MA menegaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2024 sampai dengan triwulan ketiga menunjukkan bahwa beberapa perangkat daerah masih belum memaksimalkan realisasi belanja maupun capaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami mendapati temuan bahwa serapan belanja di SKPD, seperti DPUTR, baru mencapai 27 persen. Kami akan melakukan sinkronisasi untuk mengetahui kendala dan masalah yang ada,” ujar Handarujati.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman MSi menyebutkan bahwa hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Cirebon.
BACA JUGA:Menjaga Kenyamanan dan Keamanan Berkendara dengan Teknik dan Postur yang Tepat
Pihaknya akan segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan realisasi anggaran 2024, baik dari sisi optimalisasi belanja di perangkat daerah, maupun pencapaian target pendapatan di sejumlah perangkat daerah pengampu PAD.
“Kita akan melakukan pengawalan untuk mengetahui kendala dan solusinya, termasuk yang terkait dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP), manakala terdapat kendala dari segi proses pengadaannya,” ujarnya.
Yang jelas, sambung Iing, dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antara perangkat daerah, pihaknya masih tetap optimis bahwa sebelum tutup buku tahun anggaran 2024 ini, serapan belanja maupun realisasi capaian pendapatan akan tercapai secara optimal. (azs)