CIREBON, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengoptimalkan Gedung Negara Cirebon, yang sebelumnya merupakan Gedung Keresidenan, di Jalan Siliwangi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Gedung bersejarah ini akan dijadikan sebagai pusat koordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan hal ini saat melakukan peninjauan ke bekas Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah 3 Cirebon.
BACA JUGA:Jepang Nyatakan Siap Mendukung dan Menyukseskan Program MBG yang Digagas Presiden Prabowo
BACA JUGA:Effendi Edo Hang Out Bersama F&D, Siap Pimpin Perubahan di Kota Cirebon
Ia menjelaskan bahwa gedung tersebut akan berfungsi untuk memperkuat sinkronisasi dan koordinasi dalam dinamika pembangunan di kawasan Cirebon dan sekitarnya.
Menurut Herman, hubungan baik yang telah terjalin antara kepala daerah di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota, atau yang dikenal dengan istilah Top Management, sudah berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, fokus perlu diberikan pada penguatan kolaborasi di tingkat middle management atau level menengah pemerintahan.
BACA JUGA:Patrick Kluivert Tiba di Indonesia, Shin Tae-yong Angkat Bicara
BACA JUGA:Patrick Kluivert Tiba di Indonesia: Bersemangat dan Optimis, Saya Suka Tantangan
BACA JUGA:Mulai Senin 13 Januari 2025 Kota Cirebon Siap Laksanakan Program MBG, Target 6000 Penerima
Penguatan ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Herman menambahkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Cirebon perlu diintegrasikan dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.
Dengan integrasi ini, diharapkan pemerintahan daerah dapat bersinergi lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang ada di wilayah tersebut.