
Tuti menyampaikan setelah melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, maka Pemda Sumedang secepatnya akan melakukan perubahan APBD.
"Ini berusaha menjadi birokrasi yang melayani kepada masyarakat. Selain itu prioritas yang akan dilakukan dari hasil efisiensi ini adalah bagaimana mengutamakan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan," ungkapnya.
Tuti menambahkan birokrat di Kabupaten Sumedang tentunya harus taat azas dan melakukan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
"Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan kepada masyarakat, dan itu yang harus didukung bersama," katanya.