APBD Telat Karena Dipolitisir

SUMBER - Untuk menutupi kebutuhan operasional, karena APBD 2011 belum cair, selain pinjam kepada koperasi, ada pula yang menggunakan uang pribadi. Seperti yang dilakukan Kecamatan Sumber dan Kecamatan Gunungjati ini. Camat Sumber, Ai Nurhasan AP MSi mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan kantor seperti alat tulis kantor (ATK) dan membayar listrik, telepon serta air untuk sementara dananya berasal dari pribadi. Ia sendiri tidak mau menyebut­kan berapa dana yang sudah di­ke­luarkan selama ini. Yang ter­penting baginya adalah akti­v­itas di kecamatan tetap jalan dan pelayanan kepada masyarakat lancar. “Sudah biasa kalau ang­garan belum cair ditalangi dulu dari kantong pribadi. Nanti kalau ada anggaran diganti lagi,” kata mantan camat Dukupuntang ini. Camat Suranenggala, Drs R Udin Kaenudin MSi mengatakan hal yang sama. Ia terpaksa menggunakan dana dari kantong pribadi camat untuk berbagai keperluan kecamatan. Namun, menurut dia kalau kebutuhannya besar dan kebetulan lagi tidak ada dana, maka dana diambil dari sekmat atau kasi yang ada di kecamatan. ”Anggaran diambil darimana saja, bisa dari camat, sekmat atau apa saja. Yang penting operasional  kecamatan tetap jalan,” tuturnya. Ia berharap APBD 2011 bisa segara cair, sehingga semua kebutuhan di kecamatan bisa terpenuhi termasuk untuk pengadaan barang. Lain lagi dengan Dinas Pengolahan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP). Selama ini untuk memenuhi kebutuhan bayar listrik, PDAM, dan telepon, dananya diberi dari Pemkab Cirebon melalui kabag keuangan. “Dana untuk bayar itu semua dari bagian keuangan Setda Cirebon,” jelas Kadis PSDAP Ir H Suroso MM. Terpisah, Ketua Forum WTCB Iing Parikin SE menilai telatnya pencairan APBD Kab Cirebon tahun 2011 yang menyebabkan sejumlah OPD dan Pemerintah Kecamatan kolaps dikarenakan terlalu banyak kepentingan yang “bermain” baik eksekutif maupun legislatif. ”Ini adalah salahnya mereka (eksekutif dan legislatif) sen­diri mengapa ketuk palu ang­garan terlalu banyak dipolitisir oleh kepentingan partai politik yang menyebabkan tarik ulurnya waktu penetapan anggaran. Akhirnya berdampak buruk pada pelayanan masyarakat,” paparnya.(ras/jun)