JPPR kritik KPU dan Panwas

KUNINGAN – Kinerja KPU dan panwas dalam pileg kali ini mendapat kritikan pedas dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kuningan. Adanya kekurangan logistik di sejumlah TPS menjadi indikator minimnya kinerja kedua lembaga penyelenggara tersebut. Begitu pula dengan munculnya fenomena serangan money politics yang tidak bisa diantisipasi. Koordinator JPPR Kuningan Boy Sandi Kartanegara mengelus dada ketika mendengar adanya kekurangan surat suara yang terjadi di Kecamatan Cilebak, Subang dan juga Ciniru. Terlebih ketika mendengar adanya kekurangan paku pencoblos beserta minimnya pulpen yang diberikan. “Hal ini harus betul-betul menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai dianggap sepele. Bahkan anggaran untuk TPS-TPS kami meminta agar diumumkan ke publik. Kasihan para petugas KPPS yang harus bekerja sampai malam, bahkan ada yang sampai tengah malam,” tandasnya, kemarin (10/4). Bukan hanya KPU, pria berambut gondrong itu pun menyoroti kinerja panwas. Dia merasa ada dan tidak adanya panwas, kurang ada perbedaan signifikan. Praktik kecurangan masih menjadi fenomena yang sulit diberantas. Bahkan panwas sendiri tidak mampu mengantisipasinya. “Selain menindak, panwas itu mestinya melakukan tindakan preventif. Praktik money politics dan berbagai praktik kecurangan lainnya harus bisa dicegah. Buktinya saya mendengar cukup banyak caleg yang mengeluhkan banyaknya serangan fajar,” ketus Boy. Dia berharap, panwas harus lebih kreatif dan berani menjalankan tugas fungsinya. Jangan bersikap pasif dan hanya menunggu laporan yang datang. Apalagi sampai meminta bukti kepada pelapor. Karena jika begitu, maka pelapor akan berkapasitas sebagai anggota panwas. Lebih jauh, pria bertubuh ramping ini mengatakan, bahwa pesta demokrasi ini kini tengah memasuki tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Pihaknya berharap tahapan tersebut tidak terkotori oleh upaya-upaya untuk mengubah hasil pencoblosan demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Saksi, panwas dan masyarakat harus mengawasi proses rekapitulasi secara teliti. “Ada adagium yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka yang mencoba mencuri atau mengakali suara rakyat sama saja dengan mengakali Tuhannya,” kata Boy. Sebelumnya, Ketua KPU Kuningan Hj Heni Susilawati MSi membenarkan adanya kekurangan surat suara. Namun dia menegaskan, sudah diatasi dari TPS terdekat di wilayah Kecamatan Cilebak dan Subang. Untuk paku, Heni menyebutkan, sudah diberikan untuk tiap TPS. Termasuk pulpen sebanyak 2 buah untuk tiap TPS. Sedangkan kekurangannya sudah teratasi. “Alokasi pulpen itu 2 buah untuk tiap TPS. Kalau ada kekurangan, KPPS bisa segera mencari solusi,” kata Heni. (ded)