KUNINGAN, RADARCIREBON.COM - Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kuningan, terus menerus jadi beban keuangan daerah.
PT LKM dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), dinilai tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuningan.
Bahkan, kedua perusahaan tersebut terus mengalami kerugaian dan belum menunjukkan kinerja yang sehat secara finansial.
Agar tidak terus menerus menjadi beban keuangan daerah, kedua perusahaan tersebut disarankan agar digabung atau dimerger.
BACA JUGA:TBN Ditangkap di Jalan Ampera Cirebon, 53 Paket Sabu-sabu Disita Polisi dari Rumahnya di Kedawung
BACA JUGA:Sengketa Tanah Hadiah dari Sultan di Cirebon, Ahli Waris versus PD Pembangunan
Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, perlunya langkah konkret dan terukur dalam menyikapi kondisi dua BUMD tersebut.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan Kang Yaya, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah belum menemukan solusi yang efektif untuk menyelamatkan kedua BUMD tersebut dari kerugian berkelanjutan.
Kondisi ini menjadi beban fiskal daerah karena penggajian pegawai tetap harus dianggarkan setiap tahunnya, meskipun kontribusi usaha tergolong minim.
"Menurut pandangan kami, sudah saatnya dilakukan langkah konkret. Ada dua opsi solusi yang perlu segera dipertimbangkan. Pertama, melakukan penggabungan (merger) PT LKM dengan Bank Kuningan guna meningkatkan efisiensi dan kinerja lembaga keuangan daerah," ujar Kang Yaya dikutip dari Koran Radar Cirebon Edisi Jumat, 4 Juli 2025.
BACA JUGA:Pasiter Kodim 0614/Kota Cirebon dan Babinsa Hadiri Kampanye Gemarikan di Penggung Utara
BACA JUGA:Peringati Hari Lingkungan, Pelindo dan Pemerintah Kota Cirebon Tanam 575 Pohon
Langkah merger tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat struktur kelembagaan serta memperluas jangkauan pelayanan keuangan daerah secara lebih efektif.
Sedangkan opsi kedua, pihaknya mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta rasionalisasi jumlah pegawai pada PDAU agar beban operasional dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan riil perusahaan.
"Ini penting agar tidak terus menjadi beban keuangan daerah," tegasnya.