CIREBON, RADARCIREBON.COM – Jalan poros kabupaten penghubung Halimpu–Wangkelang di Kabupaten Cirebon mulai diperbaiki. Perbaikan ruas jalan tersebut dimulai Kamis (10/7/2025). Titik awal pengerjaannya di Desa Jatipancur hingga perbatasan Desa Nanggela, Kecamatan Greged.
Perlu diketahui, ruas jalan tersebut selama bertahun-tahun rusak parah, membuat aktivitas warga, terutama petani dan pelajar, terhambat, terlebih saat musim hujan.
Pengerjaan ruas Halimpu–Wangkelang ini merupakan bagian dari rencana pembangunan infrastruktur yang sudah dirancang sejak 2024, dengan realisasi di APBD murni 2025. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp2,8 miliar. Komposisi anggaran APBD murni berangkat dari PIS, PIK, dan aspirasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori MSi menegaskan perbaikan jalan ini merupakan program berkelanjutan. Ruas yang tengah dikerjakan saat ini terbagi dalam empat paket kegiatan, dengan nilai proyek bervariasi antara Rp400 juta hingga Rp1 miliar.
BACA JUGA:Tiba di Gedung Pakuan Bandung, Ini yang Bakal Disampaikan Orang Tua Bayi kepada KDM
"Panjang jalan yang dikerjakan pada tahap ini sekitar 700 meter, dimulai dari titik batas awal Desa Nanggela ke arah Puskesmas Nanggela,” ujar pria yang akrab disapa RHB, Minggu (13/7/2025).
Menurutnya, proses lelang untuk kelanjutan pembangunan ruas jalan dari Nanggela ke Gemulung juga sudah berjalan. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
"Itu masih proses lelang, kemarin saya rapat dengan PU untuk mendorong percepatan. Tahun 2026 saya sudah alokasikan lagi sekitar Rp2 miliar untuk tahap berikutnya," jelasnya.
Meski demikian, RHB tak menutupi kekecewaannya terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang kerap lamban dalam merealisasikan program. Ia juga menyoroti pola kerja yang membuat proyek baru berjalan di pertengahan tahun, padahal anggaran sudah diketok di akhir tahun sebelumnya.
BACA JUGA:Baraja Coffee Amphitheater: Meracik Rasa dan Budaya dalam Secangkir Kopi
"Sayang sekali, Februari sampai Mei tidak ada pergerakan infrastruktur. Padahal waktu itu bisa dimanfaatkan untuk memulai pekerjaan. Di 2026, saya akan dorong lelang dilakukan lebih awal,” tegasnya.
Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 yang membolehkan pemerintah daerah melakukan lelang dini, meski dana baru cair di tahun berikutnya. Ia menilai kebijakan ini semestinya dioptimalkan agar pengerjaan tidak molor.
"Kalau kita sudah pasti ada anggaran, kenapa harus menunggu? Saya selalu vokal soal ini karena infrastruktur itu urat nadi perekonomian warga," ungkapnya.
RHB juga menyoroti efek domino dari pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, semakin cepat jalan selesai, semakin cepat pula ekonomi warga berputar.
BACA JUGA:Berkolaborasi dengan Telkom, Sekolah Jalin Kerjasama Digitalisasi
“Kalau proyek mulai lebih awal, daya beli meningkat, material terjual, masyarakat bekerja, uang berputar. Yang paling penting, masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama,” ucapnya.
Ia berharap pola kerja lambat ini tidak lagi terulang. Targetnya, ke depan proyek infrastruktur dapat mulai digarap paling lambat Maret setiap tahunnya agar dampaknya bisa segera dinikmati warga.
Wakil ketua DPRD dari dapil VII itu menambahkan, ruas Halimpu–Wangkelang sendiri merupakan akses vital yang menghubungkan beberapa desa dan mendukung aktivitas pertanian, pendidikan, dan perekonomian di Kecamatan Greged.
Selama ini, jalan rusak membuat warga mengeluh karena harus melalui jalur becek dan berlubang. Dengan perbaikan yang sudah mulai berjalan, warga pun menaruh harapan besar akses ini segera layak dilewati, mobilitas semakin lancar, biaya logistik menurun, dan perekonomian setempat bisa terdongkrak.
BACA JUGA:Telkom Percepat Transformasi Pendidikan Digital lewat Program IDL di Garut
“Saya minta tahun depan tidak ada alasan keterlambatan lagi. Kita harus pastikan masyarakat bisa menikmati jalan bagus secepatnya. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kesejahteraan,” pungkasnya. (sam)