Bangli yang berdiri di atas saluran irigasi tersebut kini ditempati untuk berbagai aktivitas, seperti jasa potong rambut, penjualan jamu, rongsokan, hingga sayur mayur.
Warga berharap pemerintah tidak terus menunda penertiban dan segera mengembalikan fungsi saluran irigasi sebagaimana mestinya.
Sebelumnya, keberadaan sejumlah bangunan liar di sepanjang Jalan Dana Raya atau Jembatan Merah, dinilai menjadi pemicu banjir terhadap permukiman warga.
Untuk itu, Forum RW Desa Cirebon Girang, mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk melakukan penertiban.
BACA JUGA:Satpol PP Sukses Tertibkan Bangunan Liar Goa Macan
BACA JUGA:Puluhan Bangunan Liar di Watubelah Cirebon Dibongkar, Warga Mengeluh Minimnya Sosialisasi
Menurut Forum RW Desa Cirebon Girang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon juga pernah menjanjikan bakal melakukan penertiban bangli yang ada di Jembatan Merah.
Dengan begitu, Forum RW kini menagih janji Pemkab Cirebon untuk melakukan eksekusi sejumlah bangunan liar tersebut.
Pasalnya, puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi, seharusnya berfungsi sebagai jalur utama aliran air.
Akibatnya, setiap kali hujan deras, kawasan permukiman warga sekitar kerap dilanda banjir.
Ketua Forum RW Cirebon Girang, Engking mengatakan, penertiban bangli yang dijanjikan pemerintah daerah melalui Satpol PP Kabupaten Cirebon, hingga kini belum juga dilakukan.
"Bangli ini masuk di tiga desa, yakni, Cirebon Girang, Kerandon, dan Sampiran. Jumlahnya puluhan. Yang di Desa Cirebon Girang saja ada 30 Bangli. Belum dua desa lainnya," ujar Engking.
Engking yang juga Ketua RW 09 Desa Cirebon Girang, Dusun Arum Sari itu menjelaskan, keberadaan bangunan liar tersebut sangat merugikan warga.
Selain menyumbat saluran irigasi hingga air meluap ke jalan dan rumah-rumah warga, kerusakan infrastruktur pun tak terhindarkan.
"Salurannya tersumbat, air meluber kemana-mana. Rumah rusak, jalan pun ikut rusak. Ini sudah berlangsung cukup lama," ungkapnya.
Engking mengaku, pihaknya bersama sejumlah RW lainnya sudah melakukan audiensi dengan DPRD.