CIREBON, RADARCIREBON.COM – Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menyambut baik kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat guna membahas persiapan pemekaran wilayah dan peninjauan wilayah calon ibu kota Cirebon Timur.
Bahkan, Bupati pun berharap, rencana pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Cirebon Timur, dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Imron saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Jawa Barat di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa 26 Agustus 2025.
“Harapan kami, pemekaran ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, terutama untuk pemerataan pembangunan dan percepatan kesejahteraan,” ucapnya.
BACA JUGA:Komisi I DPRD Jabar Kawal CDOB Cirebon Timur ke Kemendagri, FCTM: Optimis Mekar
BACA JUGA:Industri di Cirebon Timur Dongkrak Penyerapan Tenaga Kerja? Disnaker Beri Datanya
Menurutnya, Kabupaten Cirebon saat ini menanggung beban besar dengan jumlah penduduk sekitar 2,4 juta jiwa, tersebar di 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan.
“Dengan jumlah penduduk sebesar itu, sementara dukungan anggaran dari pusat masih terbatas, maka pemekaran menjadi salah satu solusi agar pembangunan bisa lebih merata,” ujarnya.
Imron menekankan pembentukan daerah persiapan otonomi baru tidak hanya sebatas urusan administratif.
Namun juga harus memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, aspek keuangan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Karena itu, ia menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD Jawa Barat sebagai bagian dari kajian objektif terhadap kesiapan Cirebon Timur menjadi CDPOB.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
BACA JUGA:Ono Baru Tahu, Ternyata Mau Kerja di Cirebon Timur Harus Bayar Rp4-5 Juta
BACA JUGA:Aktivis yang Satu Ini Bandingkan Progres Pemekaran Cirebon Timur dengan Provinsi Cirebon Raya
Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ono Surono menyebut, skor kelayakan Cirebon Timur sebagai CDPOB masih di angka 351 poin, sementara standar minimalnya 400-500 poin.
Menurut Ono, ada beberapa aspek yang perlu diperkuat melalui dukungan APBD Kabupaten Cirebon, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kalau masyarakat sudah satu barisan dan calon ibu kota jelas, tidak ada alasan untuk memperlambat. Yang penting kekurangan indikator segera dipenuhi,” kata Ono. (*)