Yusril Ogah Gugat Kecurangan Pemilu

JAKARTA - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tidak akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Meski dirinya kecewa dengan penyelenggaraan Pemilu 2014 yang diwarnai kecurangan jual beli suara. Yusril menjelaskan, akan terjadi kerepotan jika kecurangan Pemilu yang digugat terjadi pada banyak tempat pemungutan suara (TPS). Contohnya, di satu daerah pemilihan saja terdapat sekitar 14 ribu TPS. \"Kalau ada kecurangan 100 TPS saja, ada dua saksi kita bawa ada dua bukti, sidang di MK-nya akan seperti apa. Beda dengan Pilkada, kalau Pileg akan mustahil. Saya saja tidak bisa membayangkan seperti apa,\" bebernya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (28/4). Pakar hukum tata negara ini memastikan bahwa pelaksanaan Pileg kali ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang diselenggarakan tahun-tahun sebelumnya. Kualitas pelaksanaan pemilu pun dinilai Yusril semakin mengalami penurunan. \"Lebih buruk dari Pemilu 2009, kualitas Pemilu kita makin menurun. Paling baik Pemilu 1955 dan 1999, setelahnya lebih banyak ditentukan oleh uang. Demokrasi kita sudah sangat memprihatinkan,\" demikian Yusril. Pada bagian lain, ia tidak lagi tertarik membicarakan pencapresannya. Ia sudah merasa kecewa terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014 yang penuh kecurangan. \"Saya tidak tertarik bicara soal presiden,\" ujarnya. Ketika ditanyakan perihal rencana koalisi yang hendak dibangun oleh beberapa partai politik berbasis Islam, PBB belum tentu bergabung. \"Tidak ada partai Islam dan nasionalis, yang ada itu hanya partai uang dan tidak ada uang,\" kata Yusril. Apabila perolehan suara yang didapat PBB dalam perhitungan akhir Komisi Pemilihan Umum ternyata sama dengan hasil quick count, Yusril pun mengaku akan menerima kekalahan tersebut. \"Jadi, kalau partai ini kalah, kalah benar atau sistem Pemilunya yang rusak saya terima kekalahan. Saya tidak minat gabung ke partai lain, saya terima sebagai kekalahan,\" bebernya. Begitu pula, Yusril tidak tertarik apabila partai yang berkuasa nanti menawarkannya untuk menduduki jabatan menteri. \"Tidak, terima kasih banyak, tidak berminat, kalau ditawari kabinet tidak mau,\" tegas Yusril yang pernah menjabat menteri hukum dan HAM. (wid/rmol)