Banjar Kritik Kebijakan Gubernur

KUNINGAN- Road show Ketua Badan Kerja sama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama (Kuningan, Cirebon, Cilacap, Ciamis, Banjar, Brebes, Majalengka dan Pangandaran), H Aang Hamid Suganda, dimulai ke Kota Banjar, Selasa (29/4). Aang yang dikawal Sekretarisnya, Heri Purnama, dan Kabid Sosial, Ekonomi dan Budaya (Sosekbud), H Rokhmat Ardiyan, itu diterima hangat Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih beserta jajaran di ruang kerjanya. Termasuk mantan wali kota Banjar dua periode Dr H Herman Sutrisno yang notabene suami wali kota Banjar. Pertemuan sekitar dua jam itu terbilang produktif. Usai memperkenalkan pengurus baru BKAD Kunci Bersama, kinerja Aang dengan fokus programnya dalam membangun daerah perbatasan Kunci Bersama mendapat respons menggebu dari Kota Banjar. Banjar, bahkan terlihat bersikukuh agar Kunci Bersama segera menjadi provinsi baru. Apalagi setelah mengetahui, bahwa program BKAD tahun 2014 tidak satu rupiah pun mendapat sokongan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kunci Bersama harus ada golnya. Soal pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur perbatasan harus ada kejelasan konsep. Maka sebelum rakor, harus dulu dibentuk tim kecil,” saran Mantan Wali Kota Banjar, Dr H Herman Sutrisno yang juga suami wali kota Banjar. Anggota tim kecil harus diambil dari perwakilan setiap daerah Kunci Bersama. Mereka harus merumuskan masalah perbatasan di masing-masing daerah. Bicarakan problem solving. Sehingga ketika rakor nasional, program BKAD cepat mendapat respons positif. Bahan hasil rumusan tim kecil juga mesti dibawa ke gubernur. “Masa untuk meningkatkan IPM, membangun daerah perbatasan, gubernur diam saja. Kalau gubernur diam, saya siap menjadi pendobrak,” tegas Herman berapi-api. Ia ingin BKAD menjadi fasiitator kesulitan daerah dengan provinsi. Juga fasilitator kesulitan antardaerah perbatasan. Kata Herman, APBD provinsi itu mencapai 26 triliun. Jadi sangat ironis jika provinsi tidak lagi membantu BKAD Kunci Bersama. Dari APBD 26 triliun, seharusnya provinsi memberikan bantuan bagi kabupaten/kota Rp100 miliar. “Kalau bantuannya Rp100 miliar per kabupaten/kota, Jabar pasti sejahtera,” tandasnya. Kaitan wacana pembentukan Provinsi Kunci Bersama, ia menyarankan agar seluruh anggota BKAD tidak dulu berpikir hal itu. Sebab jika masyarakat sudah merasakan manfaat dari BKAD Kunci Bersama, provinsi baru tersebut akan terbentuk dengan sendirinya. Ketua BKAD Kunci Bersama H Aang Hamid Suganda sependapat dengan Herman Sutrisno. Ia tidak ingin mengungkit kembali Provinsi Kunci Bersama. Ia ingin fokus terhadap program BKAD untuk membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan. “Daerah perbatasan itu masih jauh tertinggal dari berbagai bidang, apalagi infrastruktur. Jadi mesti mendapat perhatian serius,” kata Aang. Kaitan nolnya anggaran provinsi, mantan Bupati Kuningan 2 periode ini mengaku sudah berkoordinasi dengan kepala Bappeda Jabar. Setelah ia memaparkan kebutuhan bantuan provinsi, terutama proyek pembangunan daerah perbatasan yang menggantung akibat tahun 2014 tidak diberi anggaran, Bappeda jabar paham. “Provinsi menjanjikan, Insya Allah pada anggaran perubahan 2014 bisa dialokasikan untuk BKAD Kunci Bersama,” jelas Aang. (tat)