Menurutnya, posisi DPRD harus tetap netral dan tidak boleh ada konflik kepentingan, apalagi dalam program yang menggunakan anggaran publik.
Sikap keras Ketua DPRD ini menambah sorotan publik terhadap implementasi MBG di Kuningan.
Program yang digagas pemerintah pusat dan menjadi sorotan nasional ini memang menuai antusiasme sekaligus kontroversi, terutama soal tata kelola hingga potensi tumpang tindih kepentingan politik dan bisnis.