CIREBON, RADARCIREBON.COM - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Bashori menilai, perjuangan Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) merupakan langkah positif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Apalagi, proses administratif pemekaran Cirebon Timur sudah mencapai tahap akhir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ini momentum silaturahmi para tokoh Cirebon Timur dan refleksi atas perjalanan panjang mereka mengajukan daerah otonomi baru."
BACA JUGA:Wapres Gibran Diskusi Langsung dengan Nelayan Saat Mampir di Desa Citemu Cirebon
BACA JUGA:Efisiensi Bisnis Naik 30 Persen, Pelaku Usaha Ungkap Peran Galaxy AI dan Gemini di Galaxy Z Series
BACA JUGA:Harlah ke-3, FCTM Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pemekaran Cirebon Timur Hingga Jadi DOB
"Informasinya, surat permohonan dari Gubernur Jawa Barat sudah masuk ke Kemendagri."
"Kita tinggal menunggu moratorium pemekaran dibuka oleh pemerintah pusat,” ujar Hasan Basori saat hadir dalam harlah ke-3 FCTM di Ballroom Hotel Dedi Jaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Kamis 23 Oktober 2025.
Menurut Hasan, syarat pemekaran daerah terbagi menjadi administratif dan teknis. Dari sisi administratif, seluruh proses mulai dari musyawarah desa hingga persetujuan DPRD dan Gubernur Jawa Barat sudah terpenuhi. Namun dari sisi teknis, ada tantangan di aspek fiskal.
“Memang kemampuan keuangan daerah induk masih menjadi catatan. PAD Kabupaten Cirebon masih sekitar 17–18 persen dari total pendapatan."
"Artinya kita masih bergantung pada transfer pusat. Idealnya, PAD minimal 25 persen agar bisa dikatakan mandiri,” tuturnya.
BACA JUGA:13 Siswa SD di Kota Cirebon Diduga Mengalami Keracunan Usai Santap Menu MBG
BACA JUGA:Agrowisata Pakuwon Kuningan: Wisata Viral Ramah Keluarga di Desa Pejambon
Ia menambahkan, setelah moratorium dibuka dan jika disetujui, daerah otonomi baru akan menjalani masa percobaan selama tiga tahun.
Dalam periode itu, seluruh aspek administratif dan keuangan masih di bawah koordinasi pemerintah kabupaten induk.