Kemudian, diteruskan kepada Menteri Keuangan, saya optimistis seluruh guru madrasah yang belum PPG bisa terselesaikan paling lambat tahun depan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Barat, H Dudu Rohman SAg MSi yang mendampingi kunjungan tersebut, membenarkan bahwa kondisi seperti yang dialami Pak Nono bukan kasus tunggal.
BACA JUGA:Puluhan Tanggul Sungai Kritis Kini Belum Tertangani
"Kisah Pak Nono membuka mata kita. Banyak guru yang kondisinya serupa, bahkan mungkin lebih berat," ungkap didampingi Plt Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon Slamet SAg MPd.
Ia menambahkan, ketimpangan kesejahteraan sangat dipengaruhi status kepegawaian. Guru PNS dan guru bersertifikasi relatif aman.
Tetapi guru honorer, terutama yang belum sertifikasi, sering kali hanya menerima antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. "Bahkan ada yang jauh di bawah itu," pungkasnya. (sam)