Padahal, sekolah kejuruan identik dengan kegiatan praktik yang membutuhkan biaya besar. BPMU membuat beban itu terasa lebih ringan.
Jika BPMU benar-benar dihentikan, semua skema harus dihitung ulang. Dari nol. Mulai dari biaya operasional, honor guru, hingga tarif SPP.
Dilema SPP dan Ancaman Penurunan Siswa
Masalahnya, menaikkan SPP bukan keputusan sederhana. Sekolah swasta sudah lama melekat dengan stigma mahal.
Ketika biaya dinaikkan, calon siswa berpotensi beralih ke sekolah lain. Jumlah siswa menurun, pemasukan makin tergerus, dan efek domino pun terjadi.
Ari menyebut kondisi ini sebagai situasi serba salah. Jika biaya tidak dinaikkan, sekolah megap-megap membayar operasional.
Jika dinaikkan, jumlah siswa terancam menyusut. Ibarat memakan buah simalakama, maju salah, mundur pun salah.
Dampaknya tidak hanya pada angka, tetapi juga psikologis guru. Banyak guru swasta bertahan karena dedikasi, bukan karena gaji.
Namun kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Ketika honor semakin tidak menentu, mencari pekerjaan lain menjadi pilihan yang semakin rasional.
Beasiswa Bukan Pengganti BPMU
Di tengah kepanikan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya.
Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan bagi sekolah swasta tidak dihapus, melainkan dialihkan menjadi program beasiswa bagi siswa tidak mampu.
Beasiswa tersebut tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, dan buku.
Tujuannya untuk memastikan keadilan agar masyarakat miskin tetap bisa mengakses pendidikan di sekolah swasta tanpa beban biaya.
Namun bagi pengelola sekolah, skema ini belum menjawab persoalan utama. Beasiswa berarti dana masuk ke rekening siswa, mirip Program Indonesia Pintar (PIP).
Bukan ke sekolah. Bukan ke yayasan. Artinya, tidak bisa digunakan untuk membayar honor guru.