RADARCIREBON.COM – Wacana penghapusan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah swasta di Jawa Barat pada tahun anggaran 2026 memicu kegelisahan serius.
Isu ini bukan sekadar soal perubahan skema bantuan, tetapi menyentuh langsung jantung operasional sekolah swasta yang selama ini bertahan dengan perhitungan keuangan sangat ketat.
Pernyataan keras datang dari dua arah. Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, menyebut bantuan provinsi untuk sekolah swasta pada 2026 berpotensi nihil alias nol rupiah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan BPMU tidak dihapus, melainkan dialihkan menjadi program beasiswa yang langsung menyasar siswa dari keluarga tidak mampu.
Dua narasi ini sama-sama berdampak besar. Namun bagi pengelola sekolah swasta, khususnya SMK, pertanyaan utamanya tetap sama: siapa yang menutup biaya operasional sekolah jika BPMU benar-benar tak lagi mengalir?
BPMU Bukan Tambahan, Tapi Penyangga Hidup Sekolah
Ketua Forum SMK Swasta Kota Cirebon, Ari Nurrahmat, mengaku terpukul saat kabar tersebut pertama kali beredar di grup para kepala sekolah.
Reaksi awal yang muncul adalah kaget, disusul rasa sedih dan kecewa. Bagi sekolah swasta, BPMU bukanlah bantuan pelengkap, melainkan bantalan utama agar roda pendidikan tetap berputar.
BACA JUGA:Konser April dan Rhoma Irama Siap Guncang Stadion Ranggajati Cirebon, Digelar Februari 2025
BACA JUGA:Diduga Curang! 1.329 ASN Cirebon Terdeteksi Manipulasi Absensi GPS, Ini Penjelasan BKPSDM
Ia mengingatkan bahwa BPMU memiliki sejarah panjang. Program ini dulunya dikenal sebagai BOS Provinsi.
Pada masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan, nilainya bahkan mencapai Rp750 ribu per siswa per tahun.
Angka tersebut menjadi penopang signifikan, terutama ketika pengelolaan pendidikan masih berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.