Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak menghambat target layanan.
BACA JUGA:Formula Se-Cirebon Raya Resmi Dibentuk, Pemkot Siap Libatkan Ulama dalam Kebijakan Publik
Memasuki fase krusial, Pemkab Kuningan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pelaksanaan program.
Rapat koordinasi internal Satgas P3MBG pun digelar di Aula Besar Bank BJB Kuningan pada Senin, 12 Januari 2026. Pertemuan tersebut menjadi rapat perdana setelah struktur organisasi satgas direvisi.
Revisi struktur ini mencerminkan kesadaran bahwa skema lama belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas di lapangan.
Penguatan kendali hingga tingkat kecamatan menjadi perubahan paling signifikan dalam format baru.
Sekretaris Satgas P3MBG, Purwadi Hasan Darsono, menjelaskan bahwa camat kini ditunjuk sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) Satgas MBG.
Peran ini akan menjadi simpul koordinasi lintas sektor, mulai dari unsur TNI-Polri, kepala puskesmas, KUA, satuan pendidikan, hingga Koordinator SPPI.
Pendekatan kewilayahan ini diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan serta meminimalkan tumpang tindih peran antarinstansi.
Dengan koordinasi yang solid, program MBG diyakini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Langkah pembenahan ini sekaligus mempertegas bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan semata diukur dari jumlah porsi makanan yang tersalurkan.
Lebih dari itu, program ini harus menjadi fondasi penguatan ekonomi desa dan investasi jangka panjang bagi generasi masa depan.