"Ada spot foto, PKL, wahana mainan anak-anak, ATV, itu semua modal dari BumDes. Bukan aset Jaswita," tegas Umar.
Disingung mengenai pengelolaan Waduk Darma dari PT Jaswita bakal diserhakan kepada Desa Jagara, Kuwu Umar kembali memberikan bantahan.
Menurutnya, Desa Jagara lewat BumDes, tidak mengajukan proposal kerja sama pengelolaan, melainkan perpanjangan PKS yang sudah terjalin sejak beberapa tahun ke belakang.
Dengan begitu, Kuwu Umar membatah adanya rumor yang menyebutkan bahwa pengelolaan Waduk Darma bakal serahkan kepada BumDes Jagara.
"Oh tidak, tetap pengelolaan itu ada di Jaswita," ucap Umar.
Adapun bentuk kerja sama sebenarnya yang dilakukan dengan PT Jaswita, sambung umar, merupakan tindak lanjut perjanjian yang sudah berjalan.
"Bukan mengajukan lagi, karena PKS antara BumDes Jagara dengan Jaswita, itu hanya kurun waktu satu tahun dalam hal kerja sama pengelola Waduk Darma terutama dalam hal pengelolaan wahana, jadi bukan PKS baru melainkan perpanjangan," paparnya.
Menurut Umar, BumDes Jagara yang melakukan kerja sama sejak tahun 2020, tidak melakukannya dengan tangan kosong.
Lewat penyertaan modal dari pemerintahan desa, setiap tahun BumDes Jagara mendapat suntikan modal dari Pemdes Jagara hingga tahun keempat mencapai ratusan juta rupiah.
"Tahun pertama sekitar Rp12 juta. Tahun keempat di tahun 2025 itu senilai Rp216. Jadi tiap tahun ada penyertaan modal," ungkapnya.
Namun begitu, ada keuntungan yang bisa diperoleh lewat penyertaan modal yang telah dikeluarkan.
"Ya Alhamdulillah. Hasilnya, BumDes bisa memberikan PADes secara siginifikan setiap tahun kepada Desa Jagara," paparnya.
Untuk tahun selanjutnya, Umar tidak bisa memberikan penyertaan modal kembali kepada pihak BumDes.
Hal tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, tentang pengalihan dana desa untuk ketahanan pangan yang menjadi fokus di setiap desa.
"Jadi kami belum bisa menentukan dana desa untuk tahun 2026 ini," tutupnya. (*)