Tutup Dolly Sehari Lebih Cepat

*Wali Kota Temui Mensos di Jakarta JAKARTA - Niat Wali Kota Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly dan Jarak sudah bulat. Kemarin, Risma menemui Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri untuk membicarakan hal tersebut. Risma yang mengenakan setelan batik coklat yang dipadu dengan sedikit warna merah tiba di kantor Kemensos sekitar pukul 13.00 WIB. Kedatangan rombongan dari Surabaya ini disambut Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kemensos Sonny W Manalung dan Kabiro Humas Benny Setya Nugraha yang langsung mengantarnya ke lantai 2 untuk menggelar pertemuan tertutup dengan Mensos. Usai audiensi, wali kota mengatakan, rencana penutupan Dolly yang telah dilakukan secara bertahap sejak 2010 tersebut, dipastikan berlangsung pada 18 Juni 2014 mendatang. Jadwal tersebut lebih cepat sehari dari rencana awal yakni 19 Juni 2014. \"Enggak bakal mundur. Malah dimajukan tanggal 18 Juni karena Pak Menteri mau ikut hadir,\" kata Risma usai mengadakan audiensi dengan Mensos. Risma menjelaskan, rencana tersebut telah diperhitungkan dengan matang. Tidak hanya menyangkut jadwal penutupan, pemkot dan pemerintah pusat juga mempertimbangkan kelangsungan hidup penghuni lokalisasi usai Dolly ditutup. Sebab, para penghuni Dolly juga butuh makan dan penghidupan. \"Bukan penutupan Dolly sebenarnya, tetapi pengalihprofesian warga Dolly dengan kegiatan produktif. Misalnya memberikan keterampilan membuat kue, telur asin, membatik dan sebagainya,\" ujar Risma. Menurut Risma, ribuan perempuan penyandang disabilitas sosial di Dolly dan Jarak tersebut termasuk kelompok tertindas. Selain penghasilan yang tak seberapa, mereka juga terlilit utang yang sangat memberatkan. \"Saya sebagai umara (pemerintah) harus bekerja untuk menyejahterakan warga tanpa terkecuali, termasuk warga Dolly,\" tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Mensos Salim Segaf mengutarakan bahwa penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia membutuhkan sinergitas, termasuk dari pemerintah daerah (Pemda). \"Kemensos tidak bisa bekerja sendirian, tetapi membutuhkan sinergitas lintas sektor dalam penanganan PMKS,\" kata Salim. Masalah PMKS, menurutnya, salah satunya adalah penanganan perempuan penyandang disabilitas sosial. Mereka adalah kelompok rentan dan rawan dari segi ekonomi dan sosial. Karena itu, mereka butuh dientaskan dengan program-program pemberdayaan agar mandiri. Dia lalu memaparkan data populasi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) hingga Desember 2013 yang angkanya mencapai 107.660 orang. Paling tinggi DKI Jakarta dengan 25.016 orang, Jatim 14.548 orang, dan Papua 11.534 orang. (dod/nw)