Padahal, sejumlah daerah lain sudah lebih maju dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi.
Ia mencontohkan Kota Surabaya yang menerapkan sistem analisis pengelolaan sampah disertai pemberian insentif bagi masyarakat yang berhasil mengelola sampah dengan baik.
BACA JUGA:Sempat Viral Minta Bantuan, Vina Asal Cirebon Korban TPPO Akhirnya Kembali ke Tanah Air
“Di Surabaya ada analisis pengelolaan sampah. Jika masyarakat berhasil mengelola sampahnya dengan baik, mereka bisa mendapatkan reward,” jelasnya.
Sementara di Kota Bandung, pemerintah menyediakan tenaga pendamping yang secara khusus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah.
“Di Bandung ada tenaga pendamping yang mengedukasi warga untuk memilah sampah rumah tangga. Skemanya jelas dan didukung fasilitas seperti mesin pencacah maupun alat pemilah sampah,” paparnya.
Bahkan, lanjut Dangi, beberapa daerah sudah memanfaatkan teknologi modern berupa mesin pengolah limbah yang mampu mengelola puluhan ton sampah setiap hari.
Karena itu, ia menilai penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup saja, melainkan harus melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendampingan hingga tingkat wilayah, mulai dari desa hingga RT/RW, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
Menurutnya, terdapat berbagai model pengelolaan sampah yang bisa diterapkan, termasuk kerja sama dengan pihak swasta untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif atau energi listrik.
“Banyak pilihan kerja sama dengan swasta, misalnya sampah diolah menjadi RDF atau bahkan listrik. Ada juga model di mana pengangkutan dan pengelolaan sampah sepenuhnya dikelola pihak swasta,” jelas Dangi.
Namun hingga saat ini, lanjut Dangi, DLH masih belum menentukan pola pengelolaan sampah yang akan diterapkan ke depan.
Baperida pun masih menunggu keputusan dari dinas teknis tersebut sebelum menyusun program prioritas. (*)