KEJAKSAN- Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unswagati Cirebon menolak sistem partai yang diberlakukan dalam pemilihan ketua BEM dan DPM. Aksi penolakan tersebut dilakukan dalam bentuk unjuk rasa yang diwarnai juga bakar ban di area parkir Kampus III Unswagati, kemarin (2/6). Menurut koordinator aksi, Arief Pranoto, sistem non partai sudah berjalan sejak lama dan dapat mewakili aspirasi mahasiswa FH Unswagati. Oleh karenanya, kata dia, sistem ini tak perlu diubah. \"Sistem pemilihan secara langsung memiliki keunggulan. Setiap mahasiswa bisa mencalonkan diri menjadi ketua BEM ataupun DPM tanpa harus terikat golongan tertentu. Dan ini harus dipertahankan,\" tuturnya. Wacara akan adanya sistem partai dalam pemilihan ketua BEM dan DPM, lanjut dia, perlahan-lahan akan membawa mahasiswa pada politik praktis. Sistem partai secara tidak langsung akan menghimpun mahasiswa ke dalam golongan tertentu dan dampaknya bisa menyebabkan adanya kelas kaum minoritas dan mayoritas. \"Kampus nantinya akan menjadi ajang adu politik,\" tuturnya. Maka dari itu, Arief meminta agar sistem partai tidak diterapkan pada pemilihan BEM dan DPM. Dirinya berharap aspirasi mahasiswa FH yang menolak ini bisa dipertimbangkan dan diwujudkan. \"Karena sistem lama yang berlaku sudah baik dan membuka peluang bagi siapa pun. Kalau partai, itu melemahkan hak independen,\" tuturnya. (kmg)
Kategori :