“Permasalahan ini sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama. Komunikasi yang terbuka akan membantu menyamakan persepsi,” katanya.
Saefurohman yang akrab disapa Gus Ipul juga mengingatkan bahwa baik Wali Kota maupun Wakil Walikota merupakan representasi pilihan masyarakat. Karena itu, keduanya diharapkan mampu menjaga sinergi demi kepentingan publik.
BACA JUGA:Eks Tim Hukum Somasi Walikota - Wakil Walikota Cirebon, Belum Bayar Jasa Advokat
Ia menambahkan, jika komunikasi di tingkat pimpinan tidak berjalan baik, maka akan berdampak langsung pada koordinasi program kerja di seluruh perangkat daerah.
“Kalau komunikasi kurang baik, maka penyelarasan kebijakan juga tidak akan maksimal,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Cirebon, Habib Humed. Ia mengaku prihatin karena sejak pelantikan hingga saat ini belum ada forum komunikasi intensif antara Walikota, Wakil Walikota, dan partai pengusung.
“Semenjak pelantikan, belum pernah duduk satu meja bersama. Ini perlu menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak,” ujarnya.
BACA JUGA:Hari Kedua Pencarian Bocah Hanyut di Sungai Kriyan Cirebon Belum Membuahkan Hasil
PKB menilai, sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di Kota Cirebon. Tanpa komunikasi yang baik, dikhawatirkan program pembangunan akan terhambat.
Partai tersebut pun mendorong agar kedua pimpinan segera menyelesaikan perbedaan secara kekeluargaan demi menjaga kondusivitas daerah.
PKB berharap momentum ini menjadi titik balik untuk memperbaiki hubungan komunikasi antara Wali Kota dan Wakil Walikota.
Dengan sinergi yang kuat, roda pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Cirebon. (abd)