CIREBON, RADARCIREBON.COM - Polemik internal di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon mencuat ke publik setelah Wakil Walikota, Siti Farida Rosmawati, mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam proses rotasi dan mutasi jabatan.
Situasi ini langsung mendapat respons dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Cirebon sebagai partai pengusung dalam Pilkada 2024.
Sekretaris DPC PKB Kota Cirebon, Arief Setiawan, menilai adanya gangguan komunikasi antara Walikota Effendi Edo dan wakilnya.
BACA JUGA:Mutasi Pemkot Cirebon, Ini Daftar lengkap Pejabat dengan Jabatan Baru Mei 2026
Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen awal saat pasangan ini maju dalam kontestasi politik.
“Sejak awal ada kesepakatan untuk membangun Kota Cirebon secara bersama-sama. Artinya, ada pembagian peran yang jelas antara kepala daerah dan wakilnya,” ujarnya.
Namun, dalam praktiknya, PKB menilai komunikasi antara kedua pimpinan daerah tersebut tidak berjalan optimal.
Bahkan, menurut Ibas, sapaan akrab Arief Setiawan, Wakil Walikota tidak pernah diajak berdiskusi terkait kebijakan strategis, termasuk dalam proses rotasi dan mutasi pejabat serta penentuan Sekretaris Daerah (Sekda).
“Faktanya memang tidak pernah ada komunikasi. Puncaknya saat rotasi mutasi, Wakil Wali Kota tidak dilibatkan sama sekali,” tegasnya.
PKB juga menyoroti pernyataan Siti Farida di berbagai media yang mengungkapkan minimnya pelibatan dirinya dalam pengambilan keputusan. Hal ini dinilai menyimpang dari semangat kebersamaan yang dibangun sejak masa kampanye.
Ibas bahkan menilai muncul kesan eksklusivitas dalam pengambilan kebijakan oleh Walikota. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pasangan tersebut dalam Pilkada tidak lepas dari peran partai pengusung.
BACA JUGA:Wakil Walikota Resmi Pimpin Perwosi Kota Cirebon 2026-2030, Fokus Gaya Hidup Sehat Perempuan
“PKB adalah salah satu pilar kemenangan. Ini seharusnya menjadi bahan refleksi agar komunikasi diperbaiki,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Cirebon, Saefurohman, menekankan pentingnya komunikasi yang sehat dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mendorong agar persoalan ini segera diselesaikan melalui dialog terbuka.
Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan program pembangunan berjalan efektif.