“Industri-industri itu kebanyakan penanaman modal asing. Kita harus waspada. Dulu kita hanya mendengar isu dunia akan borderless, dan itu sudah terjadi sekarang,” tegasnya.
Salah satu contoh nyata, kata Jatti, masuknya investor otomotif raksasa asal Tiongkok, BYD, ke wilayah Subang, Jawa Barat. Kehadiran investasi besar ini membawa konsekuensi pada bursa kerja, di mana perusahaan asing diperbolehkan membawa tenaga kerja asal negara mereka sendiri.
Kondisi ini mengubah peta persaingan kerja di tanah air. Masyarakat Indonesia tidak lagi hanya bersaing dengan sesama warga lokal, melainkan harus berkompetisi dengan tenaga kerja asing (TKA) yang memiliki akses legal untuk bekerja di Indonesia.
“Kita tidak bersaing dengan sesama kita lagi, tetapi dengan orang-orang di luar sana, satu dunia. Mereka boleh bekerja di sini sebagai tenaga kerja asing. Itulah yang namanya borderless,” tandasnya.
BACA JUGA:Review HP Murah Samsung Mei 2026: Harga Mulai 1 Jutaan, Spek Makin Gahar
Dra. Fatwa Alfatiyah, M.Si. selaku Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja (PKPTK) di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon menjelaskan, Kota Cirebon terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan terhadap 51 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang tersebar di Kota Cirebon. Langkah ini diambil untuk memastikan kurikulum yang diterapkan di setiap LPK selaras dengan kebutuhan industri saat ini.
Lebih jauh Fatwa menjelaskan, bahwa pembinaan dilakukan secara variatif, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring via Zoom. Hal ini dilakukan guna menjangkau seluruh pengelola LPK di tengah berbagai agenda yang ada.
Saat ini, terdapat berbagai bidang kejuruan yang dikelola oleh LPK di Kota Cirebon, di antaranya Teknologi Informasi (IT) dan Otomotif. Kemudian ada Bahasa Asing, terutama Bahasa Jepang yang kini tengah menjadi tren di kalangan generasi Z, Kecantikan dan Tata Boga.
"Hampir semua kejuruan sudah lengkap tersedia di Kota Cirebon. Kini tinggal masyarakat yang memilih sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi yang mereka butuhkan," ujarnya.
BACA JUGA:Sekolah Rakyat di Cirebon, Rekrutmen Siswa Berbasis DTSN Tanpa Pendaftaran
Fatwa menegaskan, kegiatan pembinaan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan standar mutu kelembagaan serta kualitas instruktur. Selain itu, LPK diharapkan mampu memperluas jejaring kerja sama dengan sektor industri.
"Harapan kami, dengan adanya pembinaan ini, LPK dapat menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sehingga, para peserta pelatihan nantinya dapat langsung terserap ke dunia kerja setelah menyelesaikan program mereka," kata Fatwa.
Disnaker Kota Cirebon menggelar kegiatan pembinaan bagi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, kata Fatwa, sebagai upaya strategis untuk meningkatkan standar mutu kelembagaan serta kompetensi para instruktur pelatihan.
Pembinaan ini bertujuan agar LPK di Kota Cirebon mampu menyajikan materi pelatihan yang relevan dengan dinamika dunia usaha dan dunia kerja (DUDI).
BACA JUGA:Terungkap! Peredaran Narkotika Cair di Jatiwangi Majalengka, Polisi Amankan Pelaku dan Barang Bukti
"Kami ingin mendorong LPK di Kota Cirebon mampu meningkatkan standar mutu, baik secara kelembagaan maupun kompetensi instruktur yang disyaratkan," kata Fatwa.
Menurutnya, perlu adanya kesesuaian antara materi pelatihan dengan kebutuhan industri sangat krusial. Hal ini dilakukan agar para lulusan LPK memiliki daya saing tinggi dan mampu beradaptasi dengan cepat saat terjun ke lapangan pekerjaan.