Ia menegaskan, keterlibatan Wakil Walikota dalam kebijakan strategis bukan hanya sekadar formalitas administratif.
Melainkan bentuk sinergi kepemimpinan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan stabil dan pelayanan publik tetap optimal.
Herawan juga mengaku prihatin karena polemik tersebut kini berkembang luas di tengah masyarakat.
Apalagi muncul isu lain terkait kondisi serupa di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disebut-sebut juga dirasakan oleh Wakil Wali Kota Cirebon.
“Sebagai warga Kota Cirebon, saya prihatin jika memang benar komunikasi di internal pemerintahan seperti ini. Ini menunjukkan komunikasi yang buruk,” tegasnya.
Menurut Herawan, silang pendapat yang terjadi secara terbuka di media massa justru memperlihatkan adanya hambatan komunikasi yang belum terselesaikan di antara kedua pimpinan daerah tersebut.
Ia berharap persoalan tersebut segera diselesaikan secara internal agar tidak berdampak terhadap jalannya pemerintahan maupun pelayanan masyarakat.
BACA JUGA:Walikota Cirebon Hadiri Musrenbang Jabar, Dorong Infrastruktur dan Layanan Publik
Tak hanya menyoroti hubungan Walikota dan Wakil Walikota, Herawan juga meminta partai politik pengusung pasangan Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati ikut bertanggung jawab secara moral dan politik.
Diketahui, pasangan tersebut diusung oleh koalisi Partai Golkar, PKB, Demokrat, dan PPP dalam Pilkada Kota Cirebon.
Menurut Herawan, partai politik tidak boleh lepas tangan setelah pasangan calon memenangkan kontestasi politik.
“Pasangan Effendi Edo dan Siti Farida dipersatukan oleh empat partai politik. Maka partai pengusung juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas kepemimpinan,” ujarnya.
Ia menilai, jika isu ketidakharmonisan ini terus berkembang tanpa penyelesaian, maka akan berdampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah daerah maupun partai pengusung.
Herawan juga menyinggung soal pentingnya konsep power sharing atau pembagian peran dalam pemerintahan daerah.
Menurutnya, meski belum ada aturan spesifik terkait pembagian kewenangan di tingkat SKPD, namun komunikasi dan komitmen bersama tetap menjadi hal utama.
Ia menilai, keputusan strategis seperti penempatan pejabat maupun kebijakan birokrasi semestinya lahir dari hasil pembahasan bersama antara Walikota dan Wakil Walikota.