“Power sharing penting untuk menciptakan pemerintahan yang harmonis dan stabil. Semua keputusan strategis seharusnya dibicarakan bersama,” jelasnya.
Meski keputusan akhir secara administratif tetap berada di tangan wali kota melalui Surat Keputusan (SK), namun proses komunikasi dan diskusi internal tetap harus berjalan dengan baik.
Menurut Herawan, keharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh konflik internal politik maupun birokrasi.
Ia pun mengaku sedih melihat fenomena saling balas pernyataan di media yang melibatkan dua pimpinan tertinggi Kota Cirebon tersebut.
Baginya, polemik terbuka seperti ini tidak memberikan dampak positif bagi citra pemerintahan.
“Sebagai warga Kota Cirebon, saya sedih melihat adanya saling sahut-menyahut di media antara Walikota dan Wakil Walikota akibat mutasi dan rotasi jabatan,” katanya.
Herawan meminta kedua belah pihak segera menghentikan polemik di ruang publik dan mulai fokus menyelesaikan persoalan secara internal.
Ia menilai, saling menyalahkan bukan solusi dan justru dapat memperkeruh suasana.
“Sudahi polemik di media. Jangan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah mengakui ada persoalan dan menyelesaikannya bersama demi kepentingan masyarakat Kota Cirebon,” pungkasnya. (abd)