DKGI Salahkan Pemerintah Pusat

MAJALENGKA–Menyikapi fenomena karut marut penerapan kurikulum 2013 (kurtilas), Wakil Bupati Majalengka yang juga Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) Kabupaten Majalengka Dr H Karna Saobahi MMPd menilai fenomena ini lantaran persiapannya terlalu dimonopoli oleh pemerintah pusat. “Saya kira, perangkat pelaksana di daerah sebetulnya akan siap menerapkan kurikulum 2013 ini sesuai target, apabila segala persiapannya sudah dilakukan dengan baik. Misalnya, pelatihan gurunya sudah optimal, sarana penunjangnya seperti buku juga sudah tersedia seluruhnya, dan sarana penunjang lainnya,” ujar Karna, kemarin (10/9). Karna menilai missing link dari program ini, lantaran semua persiapannya sejak awal ditangani oleh pemerintah pusat. Namun, mestinya dari awal proporsinya dibagi juga proses persiapan ini ke daerah selaku pelaksana. Pemerintah pusat juga sebenarnya tidak perlu memonopoli apalagi dengan adanya otonomi daerah. Yang terpenting perlunya sharing antara pemerintah pusat dan daerah, dalam bentuk kewenangan dan kegiatan, sebab tidak mungkin semuanya ditangani pusat. “Misalnya, untuk diklat guru, jangan seluruhnya di-handle pusat. Kirim saja beberapa orang perwakilan guru dari daerah untuk menjalani TOT (Training Of Trainner) mengenai kurikulum 2013 ini. kemudian mereka yang sudah mendapatkan ilmu melalui TOT, bisa menularkannya dengan diklat yang diselenggarakan di daerah asalnya masing-masing. Dengan demikian, target guru yang mesti didiklat mendapatkan materi kurikulum 2013 ini bakal lebih cepat tersampaikan,” terangnya. Di samping itu, sambungnya, dari segi sarana penunjang seperti buku-buku pelajaran yang berbasis kurikulum 2013, mestinya jangan seluruhnya di-handle pengadaannya oleh pusat. Akan lebih efektif jika sejak awal di tiap daerah diberikan kewenangan pengadaan atau penggandaan buku penunjang, tinggal diberikan format soft copy buku-buku penunjangnya, biar cepat tersalurkan. Meski demikian, sejauh ini dia menilai kurang maksimalnya penerapan kurikulum 2013 ini masih di ambang kewajaran, sebagai hal yang baru yang memerlukan proses adaptasi dalam pelaksanaannya. “Saya kira wajar jika dalam penerapan awal masih banyak problem. Ini baru dan butuh proses,” kata pria yang pernah menjabat kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Drs H Sanwasi MM menyebutkan, polemik penerapan kurikulum pendidikan 2013 ini, terutama seputar belum menyeluruhnya distribusi buku-buku penunjang, telah ditangani dengan cara menginstruksikan kepada para kepala sekolah untuk inisiatif menggandakan soft copy materi dari buku-buku penunjang tersebut. Sebab, memang pasokan buku-buku penunjang kurikulum pendidikan 2013 ini, belum seluruhnya didroping dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya pun khawatir jika tidak disiasati dengan cara ini, maka penerapan kurikulum baru ini tidak dapat optimal, dan yang menjadi korbannya adalah para siswa selaku user (pengguna) dari sistem ini. (azs/ono)