Hashim Bantah Jegal Jokowi

WAKIL Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo lain kali harus berhati-hati dalam memberi statemen ke media. Sebab, akibat hasil wawancaranya dirilis The Wall Street Journal pada Selasa (7/10), adik Prabowo Subianto itu mendapat kecaman bertubi-tubi dari masyarakat. Respons yang di luar dugaan itu membuat Hashim mengirimkan pernyataan tertulis ke berbagai media kemarin. Isinya, mengklarifikasi pemberitaan terkait pernyataannya yang menyinggung upaya penjegalan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Pemberitaan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan opini publik terhadap saya pribadi maupun Koalisi Merah Putih,” ujar Hashim dalam pernyataan ke media kemarin.. Hashim menyatakan, berita yang muncul di berbagai situs dan media Indonesia adalah olahan wawancara dirinya dengan beberapa media asing. Adik Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto itu menyebut, apa yang dia sampaikan sama sekali berbeda dengan pemberitaan yang muncul di sejumlah media di Indonesia. “Isinya sangat berbeda dari aslinya, serta diterjemahkan secara berbeda dari hasil wawancara asli, yang dilakukan dalam bahasa Inggris, baik konten maupun konteksnya,” kata dia. Dalam wawancara dengan media yang berkantor pusat di Singapura itu, Hashim menyatakan koalisi partai pendukung Prabowo akan mengajukan kekuatan veto atas seratus posisi yang berada dalam kewenangan presiden. Posisi tersebut di antaranya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, serta para anggota Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. “Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tersebut,” ujar Hashim saat itu. Namun, hasil wawancara itu diingkari Hashim. “Tulisan yang menyimpulkan bahwa saya dan atau KMP akan bertindak menghambat pemerintahan Jokowi adalah hal yang tidak benar dan merupakan manipulasi besar yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Salah satu orang terkaya di Indonesia itu menjelaskan, ada dua hal prinsip yang mendasari serta menjadi konteks pernyataannya ketika ditanya terkait sikap dan posisinya maupun KMP. Dia menjelaskan, dirinya dan KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif terhadap pemerintahan Joko Widodo. Hashim menyampaikan kritikan terhadap media yang menyalaharti, memispersepsi pernyataannya tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan sejumlah media adalah pemberitaan yang mengutip sebagian, sekaligus mengubah makna dari pernyataannya. “Tindakan memenggal, memanipulasi dan menyajikan berita kepada publik terlepas dari konteks dan kebenaran, telah membuktikan bahwa media meninggalkan prinsip berintegritas, profesional, berimbang dan menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila,” sorotnya. Di tempat terpisah, Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meyakinkan, tidak ada upaya penjegalan dalam acara pelantikan  presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 nanti, seperti yang ramai diisukan beberapa waktu terakhir. Partainya, tegas dia, termasuk yang akan total mendukung acara kenegaraan tersebut. Demokrat selama ini terus bergandengan tangan dengan KMP. Meski demikian, Ibas menyatakan, kalau partainya tidak punya niat buruk untuk menjegal pelantikan. “Para pimpinan MPR RI yang baru disumpah melalui proses yang sangat demokratis pasti berfikir jernih melihat masa depan bangsa yang terpenting,” ujarnya. Termasuk, tandas putra bungsu Presiden SBY itu, juga tidak ada niat dari Demokrat untuk nanti mengganggu pemerintahan Jokowi-JK. Dia menyatakan, partainya akan konsisten dengan posisi sebagai partai penyeimbang yang akan mengawal agenda nasional agar berjalan sesuai konstitusi. Dia menyatakan, posisi sebagai penyeimbang itu akan tetap dilakukan dengan tidak masuk Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “Kami akan mendukung pemerintah sepenuhnya jika kebijakan atau programnya tepat dan pro rakyat,” terangnya. Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, pihaknya yakin bahwa pelantikan Jokowi-JK akan sesuai jadwal pada 20 Oktober mendatang. Sehingga, tidak akan ada masalah. “Pasti sesuai jadwal, tidak molor,” ujarnya. KPU telah menetapkan keduanya menjadi pemenang pilpres, kali ini giliran MPR yang berwenang dalam melantik keduanya. Sehingga, semua itu harusnya diserahkan pada MPR. “Pelantikan itu kewenangan MPR,” jelasnya. Namun, perlu disadari bahwa pelantikan presiden dan wapres oleh MPR itu hanya prosedur semata. Esensi utamanya, pelantikan harus dilaksanakan. “Itu wajib,” tegasnya pada sejumlah wartawan. Apalagi, MPR telah memas­tikan bahwa pelantikan akan dilakukan sesuai jadwalnya. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir dengan masa­lah pelantikan ini. “Sudah dipastikan akan dilantik kok,” jelasnya. (bay/dyn/idr/kim)