Wabup Akui Pelayanan Kurang Optimal

Ano Memilih Menunggu Hasil Kemendagri CIREBON– Mayoritas masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan wilayah Kota Cirebon lebih memilih hidup dan menikmati berbagai pelayanan di Kota Cirebon. Wajar saja, sarana dan prasara berupa infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai pelayanan lainnya sangat menunjang. Kondisi masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih memilih hidup di Kota Cirebon pun disadari Wakil Bupati, H Tasiya Soemadi. Mantan ketua DPRD dua periode itu mengakui, semua pelayanan di Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum optimal. Untuk menuntaskan persoalan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dibahas dan duduk bersama antara legislatif dan eksekutif. “Yang harus ditekankan saat ini adalah pembangunannya, jangan asal bapak senang (ABS). Tinggalkan kebiasaan ABS itu,” ujar Gotas -sapaan akrab H Tasiya Soemadi- kepada Radar, Minggu (12/10). Dikatakannya, kondisi Kabupaten Cirebon seperti ini karena indeks pembangunan manusia (IPM) paling rendah setelah Kabupaten Indramayu dan di bawah kota/kabupaten lainnya Se-Provinsi Jawa Barat. “Mereka yang memilih di kota itukan karena IPM Kota Cirebon lebih tinggi dari pada kita kan. Kalau ingin merubah semua kondisi yang ada, harus dilakukan evaluasi. Kemudian laporan bawahan juga harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ucapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH mengatakan, keinginan masyarakat kabupaten memilih semua pelayanannya di Kota Cirebon merupakan tantangan bagi pemerintah daerah. “Masalah perbatasan dan kesenjangan seperti di wilayah timur itu merupakan tantangan bagi kita semua, termasuk anggota DPRD yang dapilnya di daerah perbatasan,” terangnya. Dijelaskannya, persoalan ini pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat dan pemerintah kota. Tapi, pemerintah daerah harus datang dan mengecek langsung dilapangan kondisinya seperti apa. “Ketika ditemukan di lapangan ada beberapa pelayanan yang lambat, infrastrukur, pendidikan, kesehatan yang kurang. Sampaikanlah kepada masyarakat dengan memberikan kepastiaan tidak ada keterlambatan pelayanan,” pintanya. Dia menjelaskan, pemerintah daerah belum ada implementasi yang jelas terhadap persoalan ini. Katanya, dulu pernah melakukan pertemuan membahas wilayah perbatasan, tapi tidak ada kejelasan hasilnya seperti apa. Politisi PDI Perjuangan meminta bagian pemerintahan dan disdukcapil, untuk menginventarisir permasalahan ataupun keluhan di wilayah perbatasan. “Persiapkan dalam rencana kerja (renja) di tahun 2015,” tandasnya.   Di tempat terpisah, mendapati banyaknya warga perbatasan yang memilih menjadi warga Kota Cirebon, tidak membuat Pemerintah Kota Cirebon jumawa. Wali Kota Cirebon, Drs Ano Sutrisno MM menilai hal itu merupakan hasil dari pilihan warga, dan pihaknya memilih untuk menunggu hasil dari gubernur Jawa Barat dan Kemendagri. \"Ya itu sih sah-sah saja hasilnya kalau memang seperti itu, tapi untuk bagaimana soal perbatasan, saya memilih menunggu hasil saja. Menunggu keputusan dari gubernur dan kemendagri,\" ujar Ano. Ano mengatakan, beberapa tahun lalu, pemerintah kota bersama dengan pemerintah kabupaten sudah melakukan pertemuan dan pembahasan mengenai batas wilayah di ranah provinsi dan kemendagri. Namun, hingga saat ini masih belum ada keputusan yang jelas. Sehingga Ano memilih untuk menunggu keputusan itu. \"Ya kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Tim selama ini juga mengumpulkan data-data, semoga saja diberikan hasil yang terbaik,\" tuturnya. Banyaknya masyarakat kabupaten yang merasa nyaman dengan pelayanan di Kota Cirebon, hal itu dijadikan Ano sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. (sam/kmg)