OPD Mengeluh Anggaran Dipangkas Hingga 50%

KEJAKSAN – Belum jelasnya pembahasan RAPBD 2015, membuat gundah dari sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Betapa tidak, untuk tahun 2015, hampir semua pagu OPD dipangkas hingga 50 persen. Karuan saja membuat dinas-dinas meradang. “Kegiatan-kegiatan rutin yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat justru dipangkas. Bagaimana kami bisa menggelar kegiatan?” kata salah satu pejabat eselon III yang namanya enggan dikorankan kepada Radar, kemarin. Dia mencontohkan, jika selama setahun kegiatan di bidangnya sekitar Rp400 juta, namun tahun 2015 dipangkas dan hanya mendapat Rp100 juta. Itupun mesti dibagi untuk kegiatan dua kepala seksi, satunya Rp75 juta dan satunya hanya Rp25 juta. Disinggung alasan pemangkasan anggaran yang begitu besar, dia mengaku tidak tahu persis alasannya. Hanya saja, dirinya mendengar salah satu penyebab terpangkasnya anggaran karena pemkot berencana membangun gedung delapan lantai di areal balaikota dan itu akan dibangun tahun 2015. Meski informasinya dibiayai APBN, tetap saja pemkot harus mengeluarkan cost sharing. Paling tidak, 10 persen dari total anggaran pembangunan gedung balaikota. Pihaknya hanya bisa pasrah dengan kebijakan pengurangan pagu anggaran hingga 50 persen itu. Apa­lagi kewenangan peng­ang­garan tetap ada di tim ang­­­gar­an pem­kot, termasuk Bappeda. Sementara Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ferdinan Wiyoto saat dikonfirmasi Radar tidak menampik anggaran di dinasnya untuk tahun 2015 mendatang berkurang drastis. Hanya saja, Ferdinan enggan menjelaskan alasan pemangkasan anggaran kegiatan di OPD-nya. “Lebih lengkapnya tanyakan langsung ke Bappeda, kita hanya menerima pagu yang sudah ditentukan dari atas,” kata Ferdinan kepada Radar belum lama ini. Anggota Fraksi PDIP, Imam Yahya mengaku kaget mendapat informasi kalau pagu anggaran dinas untuk APBD 2015 berkurang 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, APBD Kota Cirebon sudah menembus di angka Rp1,2 triliun. Dengan kata lain, setiap tahun APBD Kota Cirebon selalu naik, tapi yang menjadi pertanyaan mengapa pagu anggaran dinas malah terjun hingga 50 persen. Mestinya, kata mantan aktivis GMNI ini, dengan APBD yang setiap tahun naik, pagu anggaran setiap dinas juga naik. “Logikanya, setiap tahun APBD pagu anggaran naik, tapi ini kok malah turun?” ungkap Imam dengan nada penuh tanya. Dia tidak sependapat jika pembangunan gedung balaikota delapan lantai mengorbankan dinas-dinas dengan memotong pagu anggaran. Karena info yang diterima, anggaran pembangunan balaikota berasal dari APBN. Kalaupun ada cost sharing yang harus dianggarkan pemkot pastinya tidak terlalu besar. Untuk itu, dirinya hanya mengingatkan ke pemkot untuk tidak mengganggu roda kegiatan dinas dalam satu tahun, karena yang dirugikan pasti juga masyarakat, khususnya anggaran-anggaran kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat. (abd)