Jokowi Diminta Hentikan Dominasi Pihak Asing

SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Indonesia Congres of Muslim Students (ICMS) melakukan unjuk rasa di depan pendopo lama Gubernur Banten, Sabtu (18/10) pagi. Mereka menuntut pemerintahan Jokowi menghentikan dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Mereka meminta eksploitasi yang selama ini dikuasai asing dikembalikan kepada bangsa Indonesia, seperti tambang emas di Papua dan pengeboran minya di Blok Cepu, Blok Mahakam, dan Blok Natuna. Selain itu, mereka juga minta menghentikan pinjaman luar negeri. Aksi tersebut juga melibatkan anak-anak usia sekolah pada tingkatan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Sempat dilakukan aksi teatrrikal sebagai simbol perbedaan antara masyarakat kalangan bawah dan kalangan atas. Dalam aksi teatrikal tersebut, anak-anak sebagai petani, buruh, dan masyarakat miskin yang diikat oleh rantai sebagai tanda penjajahan kaum konglomerat. Koordinator ICMS, Ridwan menyatakan, cengkraman imperialisme terhadap Indonesia sangat terasa dan lebih menyengsarakan dibandingan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Bangsa kolonial. Karena kata dia, banyak hal yang harus segera dibenahi oleh pemerintahan Indonesia yang baru. “Untuk itu, peradaban Islam menjamin setiap individu dapat melahirkan generasi penerus yang mampu mengatur tata cara bernegara yang baik,” tegasnya. Dia menegaskan, peradaban yang tercermin dalam kehidupan bernegara yang diatur oleh Islam tidak seperti yang selama ini banyak dibayangkan banyak orang. “Kehidupan bernegara yang dicerminkan oleh Islam bukan hanya menyangkut aturan zakat, solat, dan puasa, melainkan sebuah peradaban besar dengan sistem demokrasi yang tidak memihak,” katanya. Dia menilai, kinerja pemerintah selama ini belum berjalan dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati kemerdekaan. “Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya memihak kepada kelompok kalangan atas saja, karena dari kajian kami, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak pro rakyat, terutama rakyat kecil,” tegasnya. Budiyono, koordinator lain saat melakukan orasi mengatakan, selama ini rakyat telah merasakan dan mengetahui kebobrokan dari sistem demokrasi liberal yang diterapkan di negeri ini. “Kami melakukan aksi bersama di 73 kota di Indonesia, dengan tuntutan yang sama, yaitu ganti sistem demokrasi liberalis kapitalis yang selama ini diadopsi oleh negeri ini, dan mengganti dengan kepemimpinan khalifah,” tegasnya. (mg10/run)