MAJALENGKA - Beberapa tahun mendatang, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati bakal mulai difungsikan. Setelah berfungsi nanti, Bupati H Sutrisno SE MSi tidak ingin Majalengka bernasib seperti Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang di sana juga terdapat Bandara Internasional Kualanamu. Menurutnya, beberapa waktu lalu dirinya sempat berdiskusi dengan kepala daerah Deli Serdang Sumatera Utara. Dari pembicaraan itu didapatkan fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkeluh kesah, meski di daerahnya terdapat bandara sekelas internasional. Mengapa demikian? Dikatakan Sutrisno, keberadaan Bandara Internasional Kualanamu yang merupakan pengalihan dari Bandara Internasional Polonia Medan yang overload, awalnya diharapkan untuk bisa membawa kemajuan di daerah yang menjadi lokasi keberadaannya, yakni di Kabupaten Deli Serdang. Namun, realita berbicara lain, setahun lebih Bandara Kualanamu beroperasi, Deli Serdang yang sekarang hanya kebagian bising dan gemuruhnya suara pesawat yang melintas di atas langit Deli Serdang. Belum lagi, ancaman yang mengincar setiap saat dari atas langit Deli Serdang. “Di Sumatera Utara, keberadaan Bandara Internasional Kualanamu ternyata tidak membawa banyak efek positif terhadap daerah sekitarnya. Karena kepala daerahnya tidak mempersiapkan dari awal dan hanya mengandalkan program dari pusat dan provinsi. Saya tidak mau hal ini terjadi di Majalengka,” kata Sutrisno. Menurutnya, meskipun di daerah sekitar bandara internasional mulai tumbuh dan berkembang kawasan industri, tapi tidak lantas membawa dampak keuntungan bagi daerah. Kecuali mendesak sektor industri untuk mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja dari lokal. “Pabrik-pabrik industri yang mulai berdiri di kita ini, walaupun jumlahnya banyak, pemkab hanya akan kebagian pemasukan dari pajak listriknya saja. Kecuali kita mendesak agar mereka mempekerjakan lebih banyak karyawan lokal, tapi tentu harus dipersiapkan dulu SDM lokal yang unggulnya,” tegasnya. Selain itu, di lokasi utama kompleks terminal bandara kalau sudah beroperasi nantinya, pemkab hanya akan kebagian 20 persen dari pajak/retribusi parkiran terminal bandara. Reklame-reklame di dalam kompleks bandara, pun pajaknya bukan hak untuk kas daerah. “Kalau kita lihat sekarang, yang mau dibangun bandara adanya di Majalengka, tapi yang sibuk dirikan hotel justru di Kota Cirebon. Informasi yang saya peroleh, di Kota Cirebon akan ada 21 hotel baru sebagai dampak persiapan beroperasinya bandara. Harusnya itu lebih banyak dibangun di kita (Majalengka),” ungkapnya. Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk menambah keuntungan bagi daerah, harus diperluas pembangunan pada kawasan-kawasan sekitaran bandara, seperti di daerah Kertajati, Jatitujuh, Ligung dan sekitarnya menjadi aero city, yang di dalamnya diharapkan bisa dibangun banyak hotel, rumah makan, dan tempat hiburan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendatangkan PAD yang cukup lumayan bagi kas daerah. Di samping itu, bupati pun menyebutkan jika saat ini, pemkab telah merencanakan pengalokasian dana cadangan untuk dimasukkan sebagai saham pada BUMD Pemprov Jawa Barat yang mengelola BIJB. Sehingga, nantinya daerah akan mendapatkan laba atas kepemilikan sebagian saham dari BUMD tersebut. Tapi, tentunya penyertaan modal melalui dana cadangan dari APBD itu harus ada dasar peraturan daerahnya, dan rancangan perdanya harus segera diusulkan kepada DPRD. Bupati menambahkan, pihaknya pun berencana menggelar forum discussion group (FGD) mengundang pembicara dari Kementerian Perhubungan, Pemprov Jabar, serta bupati/walikota tetangga, membahas isu dan wacana agar bagaimana caranya kehadiran bandara ini membawa kemajuan bagi Jabar bagian timur. (azs)
Kategori :