DPR Tersandera Rebutan Kursi Pimpinan

Tiga Kali Paripurna Gagal Menetapkan Alat Kelengkapan JAKARTA - Rapat paripurna alat kelengkapan dewan kembali diskors. Sebab, kubu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hingga kini belum menyerahkan nama-nama anggota dewan yang akan menduduki setiap komisi. Artinya, sejak dilantik pada 1 Oktober, mereka \"tersandera\" agenda perebutan kursi pimpinan. Paripurna kemarin (23/10) merupakan lanjutan rapat hari sebelumnya. Pada Rabu (22/10), rapat wakil rakyat itu tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Sebab, dua kubu dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan KIH bersikukuh pada pendapat masing-masing. KMP hanya mau membagi enam alat kelengkapan dewan kepada KIH. Sementara itu, KIH menginginkan pembagian secara proporsional. Alhasil, rapat pun diskors. Dalam lanjutan rapat kemarin, paripurna juga berjalan buntu. Pimpinan sidang Fahri Hamzah saat membuka sidang langsung mendapatkan interupsi dari PKB, Nasdem, PDIP, serta Hanura. Seperti sebelumnya, rapat itu akhirnya diskors lagi. Anggota Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan bahwa hingga saat ini partai yang tergabung dalam KMP masih enggan membagi pimpinan komisi dan sejumlah posisi ketua di alat kelengkapan dewan. \"Sampai sekarang mereka tetap ingin menguasai parlemen,\" jelasnya. Aria mengatakan, pihaknya sudah mengajukan kompromi kepada KMP. Yakni, mekanisme pembagian ketua komisi dan alat kelengkapan dewan secara proporsional lewat musyawarah mufakat. Namun, hal itu tidak disepakati. Bahkan, dia mengatakan, KIH rela menurunkan target mereka. \"Kami minta di semua komisi dan alat kelengkapan dewan yang jadi wakil dari KIH. Tidak ada satu pun ketua. Total ada 16. Tapi, mereka tetap saja tidak mau,\" jelasnya. Aria menambahkan, KMP terkesan tidak mau berbagi jatah pimpinan komisi. Dia menjelaskan, KIH diminta untuk mendatangi setiap parpol di KMP untuk melobi agar parpol itu mau berbagi jatah kursi pimpinan koalisi. \"Ini kan gila. Masak kami disuruh mengemis-ngemis ke Golkar ke Demokrat,\" paparnya. Menurut informasi, KMP rela membagikan kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan ke KIH. Namun, jumlahnya minim, yakni enam kursi. Menanggapi itu, Aria menyatakan bahwa KMP haus kekuasaan. Sebab, total jumlah pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan mencapai 64 jabatan. \"Lha kalau kami dikasih hanya\" lima, membaginya gimana?\" ucapnya. Aria melanjutkan, jika itu tetap dipaksakan, tidak akan ada jalan keluar. Partai KIH tetap memilih pembagian proporsional. Atau paling minim KIH meminta jatah 16 wakil ketua komisi. \"Akan kami lobi terus. Itu harus goal,\" jelasnya. Lalu, bagaimana jika KMP bersikeras tidak mau menuruti permintaan KIH? Aria mengatakan akan membiarkan KMP menguasai parlemen. \"Biarkan saja mereka bersidang. Toh, tidak akan kourum. Karena putusan sidang harus didukung minimal enam fraksi. Sekarang kedudukan 5-5. Jadi, no way out,\" terangnya. Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Saleh Husin menyatakan, harus ada upaya untuk mendorong pimpinan DPR melakukan rapat lobi antarfraksi. Hal itu penting agar ada titik temu sehingga pembahasan alat kelengkapan DPR tidak berlarut-larut. \"Harapan kita, Senin bisa diselesaikanlah,\" kata Saleh. Sementara itu, politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bahwa seharusnya KIH merelakan parlemen kepada KMP. Sebab, partai pendukung pemerintahan sudah mendapatkan jatah banyak di pemerintahan. \"Mereka kan menang. Jadi, biarkan kami di parlemen sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang,\" jelasnya. Bambang bahkan menuduh balik KIH yang haus kekuasaan. \"Mereka sudah dapat menteri. Kok juga ingin menguasai parlemen,\" ucapnya. Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto menambahkan bahwa baru kali ini ada tiga kali rapat paripurna dengan agenda yang sama. Menurut dia, pimpinan DPR terlalu akomodatif terhadap kubu pendukung Jokowi. \"DPR tidak boleh tersandera dan tidak dapat segera berkerja akibat permainan politik yang dilakukan,\" sorot Yandri. Akhirnya, rapat paripurna kemarin (23/10) ditutup tanpa ada satu pun fraksi pendukung Jokowi yang menyerahkan daftar anggota. \"Kita tetap menunggu. Begitu ada yang ingin setor daftar, akan disahkan di paripurna,\" kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat. (aph/bay/c6/fat)