Merasa Ditinggalkan, Politisi PAN Kecewa

KUNINGAN – Sebagai partai peraih 8 kursi di parlemen daerah, Partai Amanat Nasional (PAN) disayangkan sejumlah pihak. Karena partai berlambang matahari tersebut tidak mendapatkan satu posisi pun pada alat kelengkapan dewan (AKD). Padahal masyarakat tahu, PAN merupakan partai pemenang kedua di Kuningan saat pileg lalu. Komposisi AKD yang telah ditetapkan 29 Oktober lalu itu membuat Ketua Majelis Penasihat Partai DPD PAN Kuningan, Nurhasan angkat bicara. Menurutnya, hasil akhir paripurna penetapan AKD yang merujuk pada tatib, ternyata membuat jajaran internal pengurus DPD merasa prihatin. “Sebab, bukan saja PAN tidak mendapat pimpinan komisi, akan tetapi ada komitmen yang dilanggar oleh salah seorang ketua partai dalam KMP (Koalisi Merah Putih),” kata Nurhasan, kemarin (3/11). Ia menceritakan kembali hasil rapat harian partai yang dipimpin langsung oleh Toto Suharto. Saat itu, Toto menjelaskan, PAN mendapat jatah ketua komisi sesuai komitmen yang diteken para ketua partai yang tergabung dalam KMP. Bahkan waktu itu sambil memperlihatkan komitmen tertulis tersebut kepada peserta rapat. “Kalau kami menelaah dari substansi komitmen KMP disinyalir memang ada pihak yang melanggar dan inkonsisten. Bahkan etika politik pun diabaikan,” tegasnya diamini Ketua Bappilu, Heri Sadeli. Seharusnya, lanjut Nurhasan, tatib dan etika politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penetapan personel AKD. Keduanya harus berjalan beriringan agar proses politik mampu menciptakan produk politik yang taat aturan dan etis. Tak heran jika dirinya merasa prihatin ketika ada ketua parpol yang menyebutkan di politik itu tidak ada etika. “Mau dibawa ke mana bangsa ini kalau penyelenggara pemerintahannya sudah berpikir menghalalkan segala cara, terlebih tidak bertika. Kami hanya berucap istigfar,” ketusnya. Nurhasan mengajak semua pihak, khususnya parta politisi untuk berpolitik santun dan lurus. Karena masyarakat perlu dituntun dan diurus. Jangan sampai mengabaikan etika karena nanti bisa celaka. Terpisah, Aktivis Jaringan Kota Kuda, Dadi Nuryana berpendapat saat ini PDIP beserta partai koalisinya sudah di atas angin. Di samping mampu mendudukkan dua kadernya di jabatan puncak eksekutif, lembaga legislatif pun berhasil dikuasai partai berlambang kepala banteng itu. “Pengamatan saya, sekarang ini KMP sedang dirundung duka. Pasca penetapan komposisi AKD, perpecahan di tubuh koalisi tersebut betul-betul parah. Mereka saling serang, dan dipastikan ada pihak yang sorak sorai melihat peperangan mereka,” ucapnya. Seperti yang diberitakan Radar sebelumnya, dari enam AKD di DPRD, nyaris semuanya dikuasai KIH. Bahkan jika benar Demokrat keluar dari KMP, maka parlemen daerah betul-betul dikuasai kubu KIH. Berdasarkan hasil paripurna, jabatan ketua komisi I dijabat politisi Demokrat. Kemudian untuk komisi II diduduki politisi Gerindra. Sedangkan komisi III dan IV, masing-masing ditempati politisi PKB dan PDIP. Selain itu, posisi ketua banleg pun direbut politisi Gerindra. Termasuk jabatan ketua BK berhasil ditempati politisi PPP. (ded)