Komisi B Coret Sejumlah Program PU

KEJAKSAN- Komisi B DPRD Kota Cirebon melakukan efisiensi pada program yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) di tahun 2015. Selain itu, rencana pembangunan gedung dewan pun terancam tertunda lantaran Komisi B tidak menyepakati anggaran Rp15 miliar yang dialokasikan. Anggota Komisi B DPRD, Imam Yahya SFilI mengatakan, berdasarkan hasil rapat Komisi B dalam rapat pembahasan RKA DPUPESDM, pihaknya telah sepakat untuk mencoret anggaran pembangunan gedung sekretariat DPRD. Komisi B menilai hal tersebut belum waktunya untuk dibangun. “Kami menganggap bahwa hal tersebut belum waktunya dibangun pada tahun 2015. Maka dari itu, kita sepakat untuk mencoret anggaran pembangunan gedung sekretariat DPRD senilai Rp15 miliar,” tuturnya. Selain itu, beberapa program yang ada di DPUPESDM pun diefi­siensi. Pada item survei dan pemetaan pengembangan perumahan, Komisi B memang­kas anggaran hingga 48 persen menjadi Rp210 juta. Sementara untuk program pengendalian pemanfaatan ruang dikurangi 30 persen menjadi Rp252,7 juta. “Efisiensi anggaran itu kami sepakati untuk kemudian bisa dialihkan pada program pembangunan infrastruktur lainnya,” lanjutnya. Khususnya, kata dia, anggaran tersebut diharapkan bisa dialihkan pada pengendalian banjir dan wilayah permukiman. Karena, manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Cirebon. Selain itu, Komisi B juga meminta DPUPESDM untuk menyerahkan seluruh paket kegiatan yang terdapat dalam program yang ada di RKA beserta dengan kajiannya. Mengingat, dalam RKA yang diserahkan terdapat banyak paket pekerjaan namun tidak jelas peruntukannya. “Artinya harus ada kejelasan output dari seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di DPUPESDM agar efek pembangunan infrastruktur itu bisa dirasakan manfaatnya langsung. Agar kita juga tahu apa yang paling mendesak dalam pembangunan infrastruktur,” tukasnya. Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Didi Sunardi membenarkan hal itu. Dalam RKA yang diterimanya, diketahui ada ratusan paket pengerjaan di DPUPESDM yang menelan anggaran cukup besar, namun tidak jelas peruntukannya. Pihaknya ingin meminta kejelasan atas paket pengerjaan yang tertera di RKA. “Karena yang kita dapat ini kan secara global. Kita ingin tahu seperti apa perencanaannya dan output yang dihasilkan apa. Jangan sampai nantinya banyak pengerjaan, tapi malah tidak menghasilkan apa-apa,” tukasnya. (kmg)