Berdamai, KIH Kukuh Kirim Baleg Dulu

JAKARTA - Penandatanganan kesepakatan fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), kemarin, akhirnya benar-benar dilaksanakan. Meski demikian, kesepakatan hitam di atas putih itu masih belum sepenuhnya melebur jarak di antara kedua poros politik di parlemen itu. Kondisi tersebut di antaranya tampak dari agenda rapat paripurna hari ini (18/11). Fraksi-fraksi di KIH belum berencana akan menyerahkan nama-nama anggotanya di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) untuk disahkan. Dari total 16 AKD yang ada, baru anggota untuk badan legislasi (baleg) yang akan diserahkan. Juru lobi KIH Pramono Anung mengakui kalau paripurna hari ini baru akan membahas pembentukan baleg. “Baleg itu akan jadi pintu masuk penyelesaian semuanya, yaitu terkait dengan perubahan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD, red),” ujar Pramono Anung usai penandatanganan kesepa­katan di komplek parle­men, Jakarta, kemarin (17/11). Baru ketika revisi UU MD3 tersebut tuntas, imbuh dia, pembentukan AKD untuk 15 sisanya akan berlanjut. “Jadi, kita lakukan setahap demi setahap,” imbuh mantan wakil ketua DPR tersebut. Saat disinggung alasan kenapa tidak sekaligus diserahkan, Pram tidak mengungkapkannya secara gamblang. Mantan sekjen DPP PDIP itu lagi-lagi hanya menyatakan, kalau pembentukan salah satu badan yang memiliki tugas mengoordinasi fungsi legislasi di DPR itu akan menjadi jalan bagi semua pelaksanaan kesepakatan yang telah ditandatangani. Dari informasi yang dihimpun di internal KIH, fraksi-frak­si di koalisi pendukung peme­rintah masih menunggu dan melihat komitmen pihak KMP melak­sanakan butir-butir kesepa­katan. Hal itu mengingat, nama-nama anggota untuk me­ngi­si AKD tersebut menjadi posisi tawar utama yang dimiliki KIH. Lima poin kesepakatan damai KMP dan KIH yang ditandatangani kemarin, memang masih mengatur kesepakatan secara umum. Misalnya, terkait kesepakatan di poin pertama tentang kesediaan kedua belah pihak segera mengisi penuh anggota fraksi di 11 komisi, 4 badan, dan 1 Majelis Kahormatan Dewan (MKD). Di situ belum diatur tentang kepastian waktunya. Atau, kesepakatan untuk segera mengisi pimpinan dan penambahan wakil ketua AKD tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya. Di situ belum dijelaskan, pula tentang jatah untuk pihak mana penambahan pimpinan AKD tersebut. “Itu kami serahkan pada pimpinan DPR dan fraksi-fraksi, tugas kami selesai sampai di sini,” kata Juru Lobi dari pihak KMP Hatta Rajasa di tempat yang sama. Terkait waktu, pihak KIH dan KMP sama-sama berharap, keseluruhan poin kesepakatan bisa dituntaskan paling lambat 5 Desember 2014 nanti. Atau, bersamaan dengan agenda berakhirnya masa sidang pertama 2014-2015. Pasca tanggal tersebut, DPR akan menjalani masa reses. Para wakil rakyat itu rencananya baru akan aktif lagi awal Januari 2015. “Kami yakin, dengan sama-sama membangun trust, maka DPR akan bisa segera bekerja dengan baik menjalankan fungsi-fungsinya,” kata Hatta optimis target waktu bisa dituntaskan. Selain Pram dan Hatta, Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham juga turut menjadi juru lobi mewakili kubunya masing-masing. Keempat politisi itu lah yang selama ini intens melakukan perundingan sekaligus menyusun kesepakatan-kesepakatan. Sebelum acara penandata­nganan, bersama pimpinan DPR dan sejumlah pimpinan fraksi, para juru lobi tampak guyub duduk dalam satu meja bundar jamuan. Sambil menikmati makanan dan minuman yang disediakan pihak sekretariat jenderal DPR, sesekali terdengar tawa di antara mereka. Selain empat juru lobi, duduk pula di situ berturut-turut Ketua DPR Setya Novanto (Golkar), Waket DPR Fadli Zon (Gerindra), Waket DPR Agus Hermanto, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Waket DPR Taufik Kurniawan (PAN), Waket DPR Fahri Hamzah (PKS), dan Ketua Fraksi Nasdem Victor Leiskodat. Menyangkut keputusan KIH yang akan baru menyerahkan nama anggota baleg, Fadli Zon masih berharap kalau langkah tersebut tidak dilakukan. Menurut dia, semua pihak sepatutnya berkomitmen menyelesaiakan persoalan di parlemen secepatnya. “Seharusnya diserahkan semuanya, agar segalanya juga bisa cepat selesai, kami berharap itu,” kata wakil ketua umum Gerindra tersebut. (dyn)