Kartu Sakti Kompensasi Cair Selasa

CIREBON – Kartu Sakti Jokowi yang sempat dipertanyakan warga karena tak kunjung cair, akhirnya mendapat jawaban. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs Asep Dedi MSi memastikan pencarian kompensasi BBM dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Pemerintah Jokowi-JK dilaksanakan pada Selasa (25/11) mendatang. Menurutnya, koordinasi antar pemerintah Kota Cirebon dengan Kantor Pos Indonesia sudah dijalin. Saat ini, pemerintah kota dan Kantor Pos Indonesia tinggal melakukan koordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Diwawancara usai rapat di DPRD Kota Cirebon, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs Asep Dedi MSi mengatakan belum lama ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pos kaitannya dengan distribusi bantuan atau kompensasi BBM ini. “Teknisnya sudah disiapkan hanya saja belum dirapatkan dengan camat dan lurah. Teknisnya kantor pos sudah menyiapkan,” lanjutnya. Ditanya kapan pencairan, Asep Dedi menjawab telah direncanakan pencairan pada Selasa mendatang. “Selasa besok dicairkan. Sama seperti tahun lalu, pencairan dilakukan di Kantor Pos,” lanjutnya. Bicara data penerima, Asep menegaskan bahwa penerima bantuan KKS ini tidak jauh berbeda dengan penerima BLSM tahun kemarin. Baik sasaran ataupun nominal yang disiapkan tidak jauh berbeda. Bahkan untuk mekanisme pencairannya pun, lanjut dia, masih menggunakan kartu lama atau kartu perlindungan sosial (KPS). “Masih pakai kartu yang lama. Ini tidak jauh berbeda dengan BLSM. Cara pencairannya, temasuk juga sasarannya,” tukasnya. Bila data yang digunakan sesuai penerima BLSM tahun lalu, itu artinya, untuk Kota Cirebon, ada 17.196 rumah tangga sasaran (RTS). Data tersebut bersumber dari pusat atau TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Ke 17.196 RTS itu tersebar di 5 kecamatan dengan rincian Kecamatan Harjamukti sebanyak 5.792 RTS, Kecamatan Kesambi 3.342 RTS, Kecamatan Pekalipan 1.949 RTS, Kecamatan Lemahwungkuk sebanyak 3.981 RTS, dan Kecamatan Kejaksan sebanyak 2.132 RTS. Terpisah, kepala kantor Pos Indonesia Cirebon, Iwan Wijanarko mengaku masih belum mengetahui secara pasti pelaksanaan pencairan bantuan tersebut. Dikatakannya, pihaknya hingga saat ini masih menunggu koordinasi dari pemerintah daerah. Iwan pun mengakui hingga saat ini masih belum dilakukan koordinasi di tingkat kelurahan dan kecamatan. “Mungkin Selasa itu menentukan jadwal pencairan. Belum ada kepastian kapan pencairannya. Kami masih menunggu,” tuturnya. Termasuk juga, kata dia, mengenai data penerima bantuan KKS itu. Kalaupun ada peningkatan, pengurangan ataupun tetap menggunakan data tahun lalu, itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. “Kalaupun ada penamba­han ataupun kekurangan, kita tidak tahu. Kami sifatnya menunggu,” lanjutnya. Terpisah, Ketua Forum RW, Untung Mulyadi mengatakan, hingga saat ini belum ada koordinasi apapun dari pemerintah Kota Cirebon mengenai pencairan kompensasi dana BBM dalam bentuk KKS. Pada pekan lalu, pihaknya baru mendapatkan sosialisasi mengenai Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Simpanan Keluarga. “Sudah banyak yang nanya, karena memang masih banyak yang belum paham. Sampai sekarang belum ada sosialisasi apapun dari pemerintah,” lanjutnya. Untung pun berharap, data penerima yang digunakan bukanlah data lama yang dulu digunakan saat pembagian BLSM. Karena, data tersebut sudah tidak lagi akurat. “Seharusnya ada pemutakhiran data terlebih dahulu. Kalau masih pakai data lama, pasti masih banyak yang tidak tercover. Kami harap segera ada pemutakhiran data,” lanjutnya. Sehingga, kata dia, bila dilakukan pemutakhiran data, pembagian bantuan tersebut akan tepat sasaran. “Selama ini kan program-program menggunakan data itu. Semenatra data penerima itu merupakan data tahun 2011. Harus ada pemutakhiran agar bisa tepat sasaran,” tukasnya. TAK ADA OPERASI PASAR Sementara itu, harga sembilan bahan pokok (sembako) terus meroket pasca kebijakan kenaikan harga BBM. Namun demikian, Pemerintah Kota Cirebon belum berencana menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga yang mengalami gejolak. “Untuk operasi pasar, kita hanya memantau dan memonitoring saja, tidak akan sampai meng­gelar pa­sar murah, karena itu kan harus diang­garkan,” kata Kepa­la Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperinadgkop UMKM Kota Cirebon, H Syarip SSos MM kepada Radar Cirebon, kemarin. Dikatakan dia, monitoring harga sembako itu dilakukan setiap seminggu sekali di pasar-pasar Kota Cirebon. Hal ini berguna untuk mengetahui dan memantau langsung kondisi gejolak harga di pasaran. Selain mematau harga, pihaknya juga memantau ketersedian pasokan sembako. Sebab jika pasokan ini tidak ada, maka otomatis harganya pun akan melambung. “Kita akan terus pantau setiap minggu, gejolak harga pasar pasca kenaikan BBM, kemudian juga memantau ketersedian pasokan di pasar-pasar,” ucap Syarip lagi. Sejauh ini, kata dia, ketersedian pasokan sembako ke pasar masih lancar. Walaupun ada angkutan umum yang melakukan aksi mogok akibat kenaikan BBM. Adanya kenaikan harga BBM se­besar Rp2.000, diakui Syarip membuat pengaruh yang besar terhadap kenaikan harga sem­bako. Pasalnya, biaya trans­portasi angkutan juga akan bertam­bah. Sehingga membuat harga sembako ikut naik. Ia mencon­tohkan harga beras yang meng­alami kenaikan sebesar Rp200, dan juga cabai yang naik hingga Rp60 ribu/kg. “Terutama cabai yang mengalami kenaikan cukup tinggi,” sebutnya. (kmg/jml)