Warga Juga Belum Terima Dana Kompensasi Kenaikan BBM KUNINGAN - Penyaluran tiga kartu sakti yang diluncurkan Presiden Jokowi yakni KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) hingga saat ini belum ada kejelasan. Bahkan, dana kompensasi dari kenaikan BBM pun sama belum diterima warga. “Masalah KIS saya belum mengetahui kapan disalurkannya. Begitu juga masalah jumlahnya,” ucap Kadinkes H Raji MMKes kepada Radar, Sabtu (22/11) usai menghadari acara Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun di MI PUI Kelurahan Cigugur. Meski belum mengetahui pasti, namun Raji memastikan bahwa KIS tidak akan tumpang tindih dengan BPJS. Sebab, KIS dan BPJS berbeda. KIS adalah programnya, sedangkan BPJS merupakan Badan Pengelolanya. Kantor Pos juga belum tahu mengenai penyaluran tiga kartu sakti Jokowi itu. Bahkan, untuk dana kompensasi BBM yang diberinama Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) juga masih belum jelas. “Belum ada kabar. Saya pasti akan kasih kabar kalau memang sudah ada perintah pencairan dari kantor pos pusat,” ucap Kepala Kantor Pos Kuningan Tiarsa Wahyudin. Ia mengaku, untuk tim pencairan dan penyaluran bagi RTS sebesar Rp200 ribu atau total Rp400 ribu selama dua bulan yakni November dan Desember sudah disiapkan. Pihaknya, pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Kuningan. Tiarsa menyebutkan, Kuningan masuk kedalam tahap I peluncuran program ini bersama 18 kota/kabupaten. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sendiri adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. Saat ini mayarakat miskin sekitar 25 persen (15,5 juta) telah mempunyai KPS (Kartu Perlindungan Sosial). Pemberian bantuan dana PSKS dari pemerintah akan disalurkan dalam dua cara yakni disalurkan dalam bentuk simpanan Giro Pos sebanyak 14,5 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) melalui PT Pos Indonesia (Persero). Kemudian disalurkan dalam bentuk mandiri E-Cash sebanyak 1 juta RTS melalui Bank Mandiri yang penguangannya hanya dapat dilakukan di Kantor Pos Bayar. RTS sebanyak 1 juta tersebut akan disertai pembagian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang akan menggantikan KPS, SIM Card untuk mandiri E-Cash. Lalu, KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan terakhir KIS (Kartu Indonesia Sehat). “Kami belum mengatahui berapa jumlah penerima, apa sama dengan jumlah penerima BLSM yang berjumlah 88.379 RTS. Kalau sama tentu akan banyak permasalahan karena pada pencairan BLSM pun ada sekitar 1.000 RTS yang tidak mencairkan. Belum lagi yang hilang dan meninggal tentu ini harus menjadi perhatian,” jelasnya. Diterangkan, ke 19 daerah yang akan membayarkan mandiri e-Cash adalah Jembrana, Pandeglang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan. Kemudian, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kota Semarang. Lalu, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, dam terakhir Kota Pematang Siantar. Kebanyakan yang disalurkan oleh pos karena kantor Mandiri di wilayah tersebut masih terbatas. Ditambahkan, pelaksanaan penguangan Mandiri e-Cash, RTS harus melakukan penukaran KPS dengan KKS, SIM Card (Kartu HP) KIS, dan KIP di tempat yang sudah ditentukan. RTS datang ke Kantor Pos Bayar untuk melakukan penguangan PSKS dengan membawa dan mengunjukan KKS, Kartu HP dan kartu identitas diri asli ke petugas pencocokan. (mus)
Penyaluran Tiga Kartu Sakti Belum Jelas
Senin 24-11-2014,09:00 WIB
Editor : Harry Hidayat
Kategori :