Bantu Kampanye, Nusron Dapat Kursi BNP2TKI

Kepala BKPM dari Kalangan Pengusaha JAKARTA - Presiden Joko Widodo, kemarin, kembali melantik sejumlah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Nusron Wahid dan Franky Sibarani yang akhirnya ditunjuk presiden untuk menjabat kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan kalau presiden memiliki sejumlah pertimbangan ketika memilih kedua pejabat tersebut. Nusron sebagai ketua BNP2TKI, misalnya. Mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu termasuk yang dianggap memiliki kedekatan secara politik dengan Jokowi.” ”Nusron aktif membantu Jokowi selama kampanye pilpres lalu,” kata Andi di Istana Negara, Jakarta, kemarin (27/11). Meski demikian, tambah dia, dipercayanya ketua umum PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor tersebut memimpin BNP2TKI juga karena pertimbangan kapasitas yang bersangkutan. Meski tidak menjelaskan secara detil, Nusron dianggap termasuk yang aktif dalam perlindungan TKI selama ini. Nusron mulai masuk di parlemen sejak periode 2009-2014. Saat itu, dia aktif di komisi VI yang membidangi BUMN, perdangangan, perindustrian, investasi, koperasi, dan UKM. Komisi di DPR yang membidangi TKI adalah Komisi IX. Senada, di luar kompetensi dan kapasitas, Andi juga mengungkapkan, kalau ada pula pertimbangan lain ketika memilih Franky menjadi kepala BKPM. Mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut telah diusulkan oleh sejumlah nama untuk mengisi pos tersebut. Apindo adalah salah satu organisasi pengusaha yang digawangi Sofjan Wanandi. Pengusaha kawakan itu selama ini termasuk yang dikenal ikut mendukung pencalonan Jokowi-JK. ”Diharapkan ada perbaikan kinerja investasi kedepannya,” kata Andi. Ditemui usai pelantikan, Nusron mengungkapkan kalau ada dua prioritas yang akan dikerjakannya nanti. Yaitu, terkait penyiapan early warning system penanganan TKI dan perbaikan sistem dan proses keberangkatan TKI. Sistem peringatan dini, menurut dia, penting agar tidak selalu tergopoh-gopoh ketika menemui persoalan menyangkut TKI kedepan. “Sistemnya seperti apa masih kami cari. Yang penting harus bisa deteksi dini day per day, early time kondisi TKI,” kata Nusron. Sedangkan menyangkut perbaikan sistem keberangkatan TKI, dia menyatakan, kalau semangatnya adalah memudah­kan TKI ketika mengurus. “Kita ingin bagaimana TKI ini sebelum berangkat itu gampang prosesnya, murah biayanya,” katanya. Sementara itu, Franky mengatakan jika dirinya sudah mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk secepatnya menyelesaikan program one stop service atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuannya, agar calon investor bisa menyelesaikan seluruh izin investasi di BKPM, tanpa harus berkeliling ke berbagai kementerian. “Itu target utama saya, secepatnya,” ujarnya. Franky mengakui, sebagai ekaekutif di Garuda Food, dirinya sudah puluhan tahun bersentuhan dengam perizinan investasi. Dia menyebut, ada tiga jenis izin investasi, yakni izin prinsip, izin konstruksi, dan izin operasional. Selama ini BKPM hanya mengurus izin prinsip, sedangkan izin konstruksi dan operasional ada di kementerian teknis. “Nanti kita setting agar izin konstruksi dan operasional tetap di kementerian teknis, tapi penyelesaiannya di kantor BKPM,” katanya. Satu hal menarik yang diungkapkan Franky adalah kesan bahwa selama ini BKPM dekat dengan pemodal asing. Karena itu, dia berkomitmen untuk mendorong kinerja pengusaha lokal. “Dengan membenahi perizinan, ini akan membantu pengusaha lokal meningkatkan daya saingnya,” ucapnya. (dyn/owi)