Penyaluran PSKS Tidak Tepat Sasaran

DATA penerima manfaat dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kabupaten Indramayu masih semrawut. Nyatanya, masih banyak warga miskin tidak mendapat kompensasi kenaikan harga BBM subsidi yang mulai didistribusikan itu. Tidak tepatnya sasaran penerima dana PSKS tersebut, rupanya berimbas secara politik bagi sejumlah calon kuwu incumbent. Mereka kerap menjadi sasaran komplain warga lantaran dituding menjadi pihak yang harus bertanggung jawab, atas kekeliruan data saat masih menjabat sebagai kuwu. Subita, salah seorang calon incumbent di Kecamatan Kandanghaur membenarkan kondisi itu. “Malah di RT saya ada 30 orang yang tidak kebagian PSKS, padahal dulu waktu BLT mereka dapat. Jelas pada komplain ke saya,” kata dia kepada Radar, kemarin. Protes warga diladeninya dengan memberikan penjelasan secara baik-baik dan gamblang sehingga akhirnya mereka memahami. Namun dia me­ngakui, tidak tepatnya sasaran data penerima dana PSKS sedikit banyak telah berimbas pada pencalonannya sebagai kuwu. Ditegaskan Subita, ketika masih menjabat sebagai kuwu dia tidak mengetahui dan tidak dilibatkan saat proses pendataan calon penerima dana PSKS yang dilakukan BPS. Bahkan dari informasi yang diterimanya, penentuan penerima dana PSKS itu masih menggunakan data tahun 2011 ketika untuk program BLT maupun BLSM, dan belum ada pemutakhiran data lagi. Akhirnya banyak warga miskin yang sebelumnya menerima bantuan program BLT dan BLSM, setelah berubah nama menjadi PSKS namanya tak masuk dalam penerima dana tersebut. Pencairan dana itu dilakukan pemerintah pusat melalui kantor pos langsung ke sasaran, tidak melibatkan pemerintah daerah. “Sekarang banyak warga miskin yang tak dapat bantuan, mereka komplain ke aparat desa mulai tingkat RT, RW sampai Kuwu. Saya juga termasuk yang kena komplain. Tapi Alhamudlillah setelah dijelaskan, masyarakat mengerti,” tandas dia. (kho)