10 Pabrik Baru untuk Swasembada Gula

PG Karangsembung Segera Ditutup JAKARTA- Ibarat lagu, target swasembada gula adalah lagu lama yang terus diputar di setiap masa pemerintahan. Tidak terkecuali pada masa pemerintahan Jokowi yang baru berumur hampir 2 bulan ini. Padahal, fakta menunjukkan saat ini hampir separo kebutuhan gula Indonesia masih berasal dari impor. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, upaya mengejar target swasembada gula memang tidak mudah. Namun, pemerintah sudah menyiapkan roadmap yang akan dijalankan secepatnya. “Misalnya membangun 10 pabrik gula baru, itu kunci swasembada,” ujar JK di Jakarta, Minggu (7/12). Kamis (3/12) hingga Sabtu (5/12) pekan lalu, JK selalu mengunjungi pabrik gula saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut dia, pabrik gula merupakan mata rantai penting dalam upaya mengejar target swasembada gula. Dia menyebut, saat ini mayoritas pabrik gula di Indonesia adalah peninggalan zaman kolonial Belanda, sehingga produksi gula yang dihasilkan dari tebu yang diolah, tidak optimal. “Karena itu, pabrik baru, modern, dan berteknologi canggih akan meningkatkan produktivitas signifikan,” katanya. Sebagaimana diketahui, tahun ini produksi gula nasional diperkirakan masih berkutat di kisaran 2,5 juta ton, di bawah target 2,9 juta ton. Produksi tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi. Sedangkan untuk kebutuhan gula industri, semua masih dipenuhi dari impor gula mentah (raw sugar) rafinasi sekitar 2,8 juta ton. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pembangunan pabrik gula baru maupun revitalisasi pabrik gula yang sudah ada, tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan akan dibiayai secara komersil. “Kita akan optimalkan peran BUMN,” ucapnya. Namun demikian, lanjut Sofyan, pemerintah tidak akan lepas tangan. Menurut dia, pemerintah akan memfasilitasi BUMN agar bisa mengakses dana perbankan untuk membiayai pembangunan. Untuk pabrik gula modern dengan teknologi canggih, setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 1,5 triliun. “Sembari pabrik dibangun, kita dorong perbaikan kualitas tebu sebagai bahan bakunya,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro mengatakan, RNI siap mendukung program swasembada gula yang dicanangkan pemerintah. “Sebagai BUMN yang memiliki 10 pabrik gula di Jawa, RNI adalah salah satu pemain utama dalam industri gula di Indonesia,” katanya. Ismed mengakui, dari sisi produktivitas, realisasi perkebunan tebu RNI baru bisa mencapai 82,2 ton per hektare, masih di bawah target pemerintah 88,7 ton per hektare. Hal itu disebabkan minimnya lahan tebu baru. Karena itu, RNI kini agresif mencetak lahan tebu baru. “Tahun ini pemerintah menargetkan tambahan 70.735 hektare lahan tebu baru, kami sudah menyumbang 64.865 hektare, itu strategi untuk meningkatkan produktivitas,” ucapnya. Pengamat pertanian Bungaran Saragih menilai, target swasembada gula tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Mantan menteri pertanian era 2001 - 2004 itu menyebut, saat ini Indonesia sudah terlalu bergantung pada impor gula rafinasi. Akibatnya, petani lokal pun sulit bersaing sehingga banyak yang meninggalkan pertanian tebu. Apalagi, saat ini tidak ada subsidi bibit tebu seperti yang diterapkan pada 2003. “Jadi kalau sekarang mau swasembada, bisa dimulai dengan subsidi bibit tebu dulu,” jelasnya. Sayangnya, upaya pemenerintah menambah pabrik gula dengan melibatkan investor tidak menyentuh revitalisasi pabrik gula lama. Menindaklanjuti rencana penutupan PG Karangsuwung oleh PT RNI, para petani tebu akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan, para petani tebu akan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta dengan mengerahkan masa dalam jumlah besar. Ketua DPC Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) Karangsuwung, Dudi Bahrudin mengatakan, pertemuan dengan JK akan segera diatur. Ada dua opsi mengenai pertemuan ini, pertama mendatangi JK ke Istana Wapres atau mendatangkan JK ke Karangsembung. “Pokoknya, sebelum musim giling 2015 kami harus sudah bertemu dengan Pak JK,” tegas Dudi. Kenapa menemui JK, bukannya Presiden Joko Widodo? Dudi mengungkapkan, pertemuan dengan JK untuk menagih janji kampanye JK yang akan melakukan revitalisasi PG Karangsuwung. Bahkan, janji JK ini diungkapkan ketika masih menjadi cawapres SBY. Setelah SBY menjabat dua periode dan hingga kini JK kembali menjadi wapres, janji itu belum ditepati.  “Menutup PG Karangsuwung sama saja ingkar terhadap janji yang disampaikan ketika kampanye,” tandasnya. Dudi yakin, bila PG Karangsuwung direvitalisasi, kerugian Rp24 miliar yang terjadi di tahun ini tidak akan terulang. Kerugian ini tidak hanya disebabkan faktor alam yang membuat produktivitas tanaman tebu terganggu. Tetapi juga, ada masalah terhadap kemampuan mesin di PG Karangsuwung. (owi/kim)