JAKARTA - PSSI keberatan atas keputusan Komite Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan induk sepak bola Nasional itu transparan karena merupakan badan publik. Organisasi yang dipimpin Djohar Arifin tersebut beralasan, KIP banyak melanggar hukum dalam memutuskan perkara permohonan transparansi yang diajukan oleh Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) tersebut. Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan menjelaskan, PSSI sejatinya menghargai putusan KIP. Tapi, karena banyak hal yang dinilai kurang tepat, mereka pun memutuskan untuk keberatan dan akan membawa masalah ini ke pengadilan negeri. \"PSSI menilai pertimbangan-pertimbangan KIP dalam memutuskan banyak yang melanggar hukum acara dan bahkan melanggar peraturan KIP itu sendiri. Baik secara material maupun secara formal,\" katanya. \"PSSI yakin, pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum akan diluruskan oleh pengadilan negeri di tempat PSSI berdomisili,\" imbuhnya. Selain mempermasalahkan jangka waktu pengajuan sengketa, pemeriksaan saksi hanya dilakukan kepada satu pihak, yakni Kemenpora. \"Di dalam pemeriksaan saksi tersebut PSSI juga ditinggalkan dan kehilangan kesempatan untuk melakukan eksaminasi,\" ucapnya. Dalam pembacaan putusan Senin lalu (8/12), kelima tuntutan FDSI terhadap PSSI dikabulkan KIP. Transparansi yang diminta terutama terkait dokumen kontrak PSSI dengan stasiun televisi untuk penyiaran tim nasional. Menurut Komisioner KIP, Yhannu Setyawan, sebelum sampai pada keputusan pada Senin lalu, semua prosedur sudah dilewati. Untuk masalah saksi, KIP juga sudah memberikan waktu persidangan tersendiri dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari kedua belah pihak, baik FDSI maupun PSSI. Demikian pula dengan masalah waktu sengketa yang dipermasalahkan PSSI. Bagi Yhannu, PSSI sendiri juga abai terhadap permintaan pemohon, FDSI. \"Saat FDSI meminta mereka memberikan jawaban tidak kunjung dijawab, saat sudah disengketakan dipermasalahkan. Kalau menuntut orang tertib, tertiblah terlebih dulu,\" paparnya. Bagi dia, dia era keterbukaan informasi seperti ini, harusnya PSSI berani untuk terbuka ke publik. Jika memang merasa tidak ada yang menyimpang, menurut Yhannu tak perlu ditakutkan. \"Federasi Sepak Bola Singapura (FAS) bisa, mereka berani memampangkan laporan keuangannya di situs mereka. PSSI kenapa tidak? Kalau tidak ada apa-apa dan siap transparan, ya itu tidak masalah,\" ungkapnya. (aam/ttg)
Mestinya Contoh Federasi Singapura
Kamis 11-12-2014,10:09 WIB
Editor : Harry Hidayat
Kategori :