Anggaran Keagamaan Tak Bertambah

KUNINGAN – Setelah melalui beberapa rapat “gelap”, akhirnya RAPBD 2015 disahkan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (23/12). Hasilnya, tidak ada perubahan signifikan dalam perangkaan APBD tersebut. Bahkan terdapat beberapa pos anggaran yang tak tergoyahkan. Beberapa pos anggaran yang tak bergeming itu yakni dana hibah sarana prasarana keagamaan sebesar Rp300 juta. Begitu pula alokasi anggaran untuk TKD (tunjangan kerja daerah) senilai Rp30 miliar. Untuk dana “aspirasi” yang diistilahkan dana pokok-pokok pikiran DPRD, sudah aman di angka Rp200 juta per anggota dewan biasa. “Gak ada penambahan (dana keagamaan, red). Dana TKD juga gak ada pengurangan. Kalau dana ‘aspirasi’ sih aman,” sebut sumber yang enggan disebutkan namanya itu. Pantauan Radar, paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rana Suparman SSos itu berjalan kondusif. Dalam laporan banggar yang disampaikan jubir Saw Tresna Septiani SH, isinya hanya sekadar imbauan yang dinilai banyak kalangan bersifat normatif. “Pemda harus melakukan efisiensi dan mengurangi kebocoran-kebocoran yang sering terjadi serta meng­optimalkan pos-pos pajak dan retribusi daerah yang sudah ada,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan, Pendapatan Daerah mencapai Rp2,012 triliun. Angka sebesar ini diperoleh dari PAD sebesar Rp 209,087 miliar, dana perimbangan Rp1,281 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp521,3 miliar. Banggar merekomendasikan agar pemda meningkatkan penerimaan sektor pajak, khususnya pajak restoran, hotel, reklame, parkir serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Begitu pula peningkatan pada sektor retribusi pelayanan pasar, parkir, kesehatan, RPH (rumah potong hewan), jasa usaha terminal dan IMB. “Diharapkan pula pemda meningkatkan PAD dari penerimaan bagian laba BUMD seperti PDAM, PD BPR, PD PK Kramatmulya, PD PK Selajambe, BJB dan PDAU. Selain itu harus bisa menarik investor nasional dan internasional,” pintanya. Pada belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp2,11 triliun, Tresna menyebutkan angka belanja tidak langsung sebesar Rp1,523 triliun. Sisanya untuk belanja langsung Rp487,7 milyar. Persentase perbandingan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung terpaut jauh antara 75,8 persen dan 24,2 persen. “Banggar DPRD Kunigan me­ne­kankan agar dalam pelak­sanaan APBD tahun anggaran 2015 khususnya sektor belanja tidak langsung agar terus dilakukan evaluasi dan efisiensi untuk pos-pos belanja gaji dan tunjangan belanja pegawai, tambahan penghasilan PNS terutama tunjangan kerja daerah (TKD) dan belanja tidak terduga,” kata Tresna. Pihaknya meminta agar ke depan diperbesar belanja urusan yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat. Terutama harus diselaraskan dengan visi Kuningan MAS yang di dalamnya mandiri, agamis dan sejahtera. (ded)