648 Kendaraan Dinas Tidak Layak Pakai

KUNINGAN - Sebanyak 648 kendaraan dinas milik Pemkab Kuningan tidak  layak pakai. Kendaraan operasional, baik itu roda empat dan roda dua sudah tak layak pakai karena uzur (tua). Jumlah kendaraan operasional dinas milik pemda per Januari 2015 total 2.160 unit. Dengan rincian roda empat sebanyak 343 unit dan  roda dua sebanyak 1.817 unit. “Khusus untuk mobil, yang paling tua keluaran 1996 jenis Carry dan juga Kijang Super. Karena dana terbatas, maka tetap digunakan meski sudah tidak layak,” jelas  Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuningan, Edi Supriadi SSos MSi kepada Radar, kemarin (23/1). Bukan hanya tidak layak, kata dia, Kuningan juga kekurangan mobil dinas. Sebab, banyak sekretaris camat (sekmat) dan pejabat eselon III yang belum menerima hak mereka berupa kendaraan dinas. Dikatakannya, setiap tahun semua SKPD mengajukan pergantian kendaraan atau penambahan kendaraan. “Kami sudah mengajukan ke bupati, tapi karena ada yang lebih penting, maka ditunda dulu,” ujarnya. Untuk tahun 2015, lanjut dia, tidak ada pengadaan mobil dinas. Dengan begitu, maka pemilik kendaraan yang tidak layak harus lebih sabar lagi. Kendaraan yang tidak layak itu tersebar di setiap SKPD. Edi menyebutkan, ketika terjadi mutasi beberapa waktu lalu (19/1), banyak pejabat yang datang ke kantornya. Tujuan mereka adalah agar kendaraan yang digunakan sebelumnya bisa dibawa ke tempat baru. Keinginan ini, kata dia, tentu ditolak karena sesuai aturan. Dimana kendaraan dinas merupakan kendaraan pemerintah, bukan milik pejabat. Ketika pejabatnya pindah, maka tidak bisa dibawa pindah juga. “Mau tidak mau harus meng­­gunakan jatah masing-ma­sing. Kalau seandainya di­izin­kan, nanti bakal repot dalam pendataan kendaraan,” ucapnya. Kuningan sendiri di Jawa Barat merupakan daerah rapi dalam menjaga aset kendaraan yang dimiliki. “Semua pejabat Kuningan bisa menjaga sehingga kendaran awet dan aman,” kata Edi. Sekadar mengingatkan, ke­beradaan kendaraan dinas di­keluhkan oleh warga. Pasalnya, setiap akhir pekan ken­daraan dinas milik Pemkab Kuningan itu banyak nongkrong di swalayan dan rumah makan. “Saya heran, kok kendaraan dinas dipakai untuk belanja dan makan di restoran. Biasanya dilakukan pada hari libur. Apa tidak malu?” ucap Sri Mulyani, warga Kelurahn Cijoho, Kecamatan Kuningan. Menurut dia, terkadang ken­da­raan dinas itu digunakan oleh anak si pejabat. Padahal, kendaraan dinas untuk me­nun­jang pekerjaan, bukan untuk be­lanja, makan, atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan. Sri berharap ada tindakan tegas dari pihak terkait ter­hadap penggunaan ken­daraan dinas. Pasalnya, tidak akan ada efek jera kalau di­biar­kan. Bahkan, dirinya per­nah mendengar kendaraan dinas berplat merah diganti jadi hitam agar lebih leluasa di­­gunakan. (mus)