Nasib Kemenag Ada di Tangan Bupati

KUNINGAN - Kepala Kantor Kemenag Kuningan, H Undang Munawar mengakui kalau harapan pembangunan kantornya ada di tangan bupati. Andai bupati bisa menemui presiden dan mengabulkan ajuan tersebut, maka rencana relokasi kantor kemenag bisa terjadi. “Harapan kami mengenai keinginan relokasi kantor ada di tangan bupati. Saya yakin Ibu Utje (Bupati Kuningan Hj Utje Ch Suganda, red) bisa menyelesaikan hal ini karena beliau dekat dengan Pak Presiden,” ucap Undang kepada Radar, Kamis (19/2). Dia mengaku hingga saat ini belum mendapat kabar baru dari bupati mengenai hal itu. Sebelumnya, ketika bertemu dengan bupati awal pekan lalu, meminta waktu selama dua hari untuk menyelesaikan pembangunan kantor. “Jujur, saya menunggu kabar dari ibu bupati. Setiap hari saya galau memikirkan masalah pembangunan kantor. Karena kami tetap ingin relokasi, bukan direhab” ucapnya. Selagi menunggu kabar mengenai keinginan relokasi, pihak kemenag juga sudah melayangkan surat kepada bupati mengenai keinginan menyewa Gedung KNPI untuk dijadikan kantor sementara. Hal ini harus dilakukan karena pada bulan Maret harus sudah dilakukan renovasi gedung. Meski ingin pembangunan kantor baru, dalam upaya percepatan penyerapan anggaran, maka dana untuk rehabilitas Rp1,6 miliar harus sudah siap diserap. Karena pada bulan Maret pengerjaan harus sudah dimulai. Seandainya tidak bisa direlokasi, kata dia, maka harus direnovasi dan dijadwalkan pembangunan bisa kelar selama delapan bulan. Renovasi menjadi jalan terakhir karena kalau tidak terserap, anggaran itu akan menjadi nilai minus bagi Kemenag Kuningan. “Kami harus melakukan persiapan. Kalau seandainya di perjalanan dana alokasi untuk rehab bisa dialihkan ke pembangunan kantor baru, itu tidak menjadi masalah. Kalau pun juga ternyata tidak bisa, maka tinggal melanjutkan renovasi saja,” ujarnya. Dikatakannya, kantor yang saat ini ditempati memang sudah tidak layak baik lokasi maupun kondisi bangunan. Apabila tidak ada rencana pelebaran taman, pihak kemenag akan mengupayakan lahan yang ada. “Saya juga tidak akan galau seperti ini kalau tidak ada rencana pelebaran taman. Sebab, kalau dipaksakan Pekab Kuningan akan rugi karena harus ganti rugi,” pungkasnya. (mus)