Pilkada Serentak Ternyata Mahal

Mendagri Minta KPU Selektif Anggaran JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui bahwa biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang diikuti 269 daerah, mencapai Rp6,7 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibanding pilkada tidak dilakukan secara serentak. “Anggarannya mencapai Rp6,7 triliun untuk 269 daerah. Pilkada serentak ini kan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Cuma efisiensinya belum. Pilkada ini lebih mahal dibanding tidak serentak. Ini sebuah proses memilih pimpinan. Sebuah proses pilkada itu mahal,” ujar Tjahjo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pilkada 2015 serentak di Balai Kartini, Senin (4/5). Menurut Tjahjo, ada beberapa penyebab mengapa anggaran pilkada kali ini jauh lebih besar dari pilkada tidak serentak. Antara lain, KPUD diketahui masih menetapkan anggaran untuk hal-hal yang sebenarnya telah ditetapkan dalam anggaran KPU Pusat. “Selain itu, KPU juga menganggarkan cukup tinggi terutama untuk sejumlah daerah yang secara geografis membutuhkan anggaran lebih. Seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, intinya untuk distribusi,” katanya. Menghadapi kondisi ini, Tjahjo berharap KPU dapat lebih selektif dalam mengajukan anggaran, sehingga penghematan dapat terwujud sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pilkada serentak. Selain itu terhadap para kepala daerah ia juga berharap dapat menganggarkan biaya pilkada, sesuai dengan kebutuhan. “Pilkada kali ini juga belum dapat efisien karena masih sepotong-sepotong. Serentak secara nasional itu baru 2027 mendatang. Nah kalau sudah teratur pilkada harus dapat efisien. Karena pilkada provinsi, kabupaten/kota dilakukan bersamaan. Saksi, TPS, dan kerja KPU-nya itu nanti kan sama. Jadi harusnya begitu (dapat lebih hemat kalau sudah dapat dilaksanakan serentak nasional, red),” ujarnya. Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Reydonnyzar Moenek menambahkan, sebelumnya anggaran pilkada di 269 daerah diperhitungkan hanya mencapai Rp5 triliun. Namun kini mencapai Rp6,7 triliun. Bahkan masih terbuka kemungkinan dapat bertambah lagi, karena ada daerah yang dalam anggaran pilkadanya, belum memasukkan biaya pelaksanaan kampanye. “Ini juga akan bertambah, belum pasti berapanya, ini akan terus bertambah. Karena akan bertambah lagi, perlu verifikasi,” ujar birokrat yang akrab disapa Donny tersebut, Senin (4/5). (gir/jpnn)