KTP Ahmadiyah Tunggu Surat Kemenag

    KUNINGAN – Kesulitan warga muslim di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana dalam memeroleh KTP, akhirnya teratasi. Sesuai janjinya, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menerbitkan identitas penduduk tersebut untuk warga Manis Lor pasca Lebaran. Kepala Disdukcapil Kuningan, Drs H KMS Zulkifli MSi mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan KTP tersebut melalui camat setempat. Itu dilakukan sejak Senin (27/7) lalu. Jumlahnya sebanyak 586 buah untuk warga muslim di Desa Manis Lor. “Sudah semua, ada 586 KTP dan diberikan via camat, Senin tanggal 27 Juli kemarin. Jadi untuk masalah administrasi kependudukan di Desa Manis Lor sudah beres,” ujar birokrat yang akrab disapa Zul itu, kemarin (30/7). Lain halnya dengan KTP bagi warga Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Zul mengaku belum diberikan. Pemda, sambungnya, masih menunggu keputusan atau jawaban surat bupati ke Menteri Agama RI. “Kalau itu (KTP untuk warga Ahmadiyah, red) belum, kita masih menunggu jawaban surat bupati ke Menteri Agama,” ungkapnya. Namun, pasca Lebaran ini, pihaknya kehabisan blanko KTP elektronik. Untuk memberikan pelayanan terhadap warga yang hendak membuat KTP, terpaksa dirinya harus mengeluarkan sekadar surat keterangan. “Karena blanko KTP elektroniknya habis, jadi sekarang menggunakan surat keterangan. Mudah-mudahan kepolisian, perbankan dan lain-lain dapat menerima surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil,” ucapnya. Dia menerangkan, surat keterangan pun memiliki kekuatan hukum. Sebab, di situ dicantumkan pula NIK. Oleh karenanya, surat keterangan tersebut dapat digunakan. Pihaknya mengimbau agar semua pihak seperti kepolisian, perbankan atau lainnya, dapat melayani masyarakat yang hanya mengantongi surat keterangan. Terkait habisnya blanko, Zul menerangkan disebabkan Kemendagri sedang melaksanakan proses lelang pengadaan blanko. Kehabisan blanko tersebut bukan hanya terjadi di Kuningan, melainkan hampir di seluruh Indonesia. “Jadi, kita masih menunggu proses lelang di Kemendagri. Ini terjadi hampir di seluruh Indonesia,” tukasnya. (ded)